WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengatasi tantangan pengelolaan tanah dan Reforma Agraria demi masa depan yang berkelanjutan dan adil. Hal ini disampaikannya dalam pidato kunci saat membuka Asia Land Forum 2025 yang berlangsung di Mercure Jakarta Batavia.
Dalam pidatonya, Wamen Ossy menegaskan bahwa tanah adalah sumber daya yang semakin terbatas, sementara populasi di kawasan Asia terus bertambah dan meningkatkan permintaan terhadap lahan untuk berbagai keperluan.
“Tanah adalah sumber daya yang terbatas, dan kenyataan ini sangat kontras dengan jumlah populasi yang terus berkembang serta meningkatnya permintaan akan tanah,” ungkapnya.
Menurutnya, Indonesia memiliki luas daratan sekitar 190 juta hektare, dengan 120 juta hektare di antaranya merupakan kawasan hutan, sementara 70 juta hektare lainnya berada di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN.
“Dari total luas tersebut, hampir 56 juta hektare atau 80 persen telah terdaftar dan bersertipikat. Namun, di balik pencapaian tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih pengelolaan, dan konflik agraria,” terang Ossy.
Menurut Ossy, persoalan ini membutuhkan penyelesaian mendesak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil (CSO). Sebagai upaya mengatasi persoalan agraria, pemerintah terus mendorong Reforma Agraria melalui kebijakan redistribusi lahan serta kepastian hak atas tanah.
“Melalui Reforma Agraria, kita dapat memastikan kepastian hak atas tanah, redistribusi lahan, serta pengelolaan akses melalui kemitraan dengan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut, salah satu langkah utama yang sedang digencarkan adalah implementasi Kebijakan Satu Peta, yang bertujuan untuk menyelaraskan peta antar kementerian dan sektor guna mengurangi tumpang tindih penggunaan lahan.
“Penyelarasan peta antar sektor, akan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria dan meminimalkan potensi konflik serta sengketa lahan,” tegas Ossy.
Selain itu,kata Ossy, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam keberhasilan Reforma Agraria.
“Pemerintah bekerja sama dengan CSO telah mencapai kemajuan signifikan dalam penyelesaian lokasi prioritas Reforma Agraria. Dari 70 lokasi yang ditargetkan, 15.725 bidang tanah di 26 lokasi telah berhasil diselesaikan,” ucapnya.
Ossy menegaskan, bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penyelesaian masalah agraria. Kolaborasi semua pihak akan memastikan manfaat Reforma Agraria dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Asia Land Forum 2025 menjadi forum penting bagi negara-negara Asia untuk berbagi ide dan solusi terkait pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan adil. Sebagai bentuk konkret komitmen bersama, dilakukan penandatanganan Joint Statement antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, yang menegaskan aksi nyata dalam Reforma Agraria, pembangunan desa, serta penguatan koperasi rakyat guna mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Hadir dalam forum tersebut, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, yang turut menjadi narasumber dalam diskusi panel, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria
