CILEGON, TUNTASMEDIA.COM – Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait anggotanya yang turut serta melakukan aksi unjuk rasa bersama empat anggota DPRD Kota Cilegon lainnya di PT Lotte Chemical beberapa waktu lalu.
Diketahui, kesertaan anggota DPRD dari PKS Jazuli diketahui saat foto-fotonya bersama LSM dengan manajemen PT Lotte tersebar di media sosial.
Ketua DPD PKS Kota Cilegon Amal Irfanuddin tak menjawab saat diminta tanggapannya oleh wartawan tuntasmedia.com.
Dihubungi terpisah, Jazuli belum dapat memberikan komentar apapun terkait kejadian tersebut
“Baik iya kang. Saya belum bisa memberikan tanggapan dulu,” jawabnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, pasca ditetapkannya sejumlah pengurus Kamar Dagang dan Indsutri (Kadin) Kota Cilegon karena diduga meminta jatah proyek ke perusahaan, kini Kota Cilegon Kembali menjadi sorotan. Foto-foto oknum anggota DPRD Cilegon bersama sejumlah ormas yang sedang melakukan aksi demonstrasi dan mediasi di PT Lotte Chemical pada 2024 lalu Kembali viral dan tersebar di media sosial.
Tak hanya melakukan aksi demonstrasi, dalam notulensi mediasi yang juga dihadiri oknum anggota DPRD tersebut, disebutkan agar PT Lotte Chemical memberikan pengelolaan SKRAP atau limbah besi kepada para pengusaha lokal.
Foto yang tersebar di sosial media tersebut, selain Jazuli, ada empat oknum anggota DPRD Kota Cilegon lain yang diduga terlibat aksi tersebut diantaranya berinisial BR dari PAN, AR dari Golkar, SB dari PPP, dan FMR dari Demokrat
Meski hadir dalam aksi tersebut, peran Jazuli dari PKS memang tak tampak, karena tidak naik ke atas mobil komando saat aksi tersebut berlangsung. Namun dari foto-foto yang beredar, ia hadir dalam mediasi dengan manajemen PT Lotte Chemical. Dalam notulensi rapat tersebut menyebutkan bahwa PT Lotte diminta untuk menyerahkan pengelolaan limbah besinya.
Ketua Banten Transparency Forum (BTF) Fajar Pratama menilai kehadiran sejumlah oknum anggota DPRD Kota Cilegon dalam aksi yang dilakukan ormas dan LSM tersebut, merupakan salah satu bentuk intimidasi terhadap dunia investasi. Aksi yang dilakukan, menurut Fajar, hanya akan menjadi penghambat iklim investasi di Indonesia.
“Saat ini, pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kota Cilegon sebagai daerah industri menjadi barometer kepercayaan investor. Aksi yang dilakukan oknum ormas dan anggota dewan tersebut bisa dianggap menghalangi investasi, apalagi jika di dalamnya ada permintaan yang sarat dengan kepentingan kelompok dan pribadi,” paparnya, Kamis, 19 Juni 2025.
Mantan aktivis mahasiswa ini meminta agar pengurus partai memeriksa anggotanya yang terlibat dalam aksi-aksi yang menghalangi investasi. Ia juga meminta Polda Banten agar segera memeriksa oknum anggota dewan yang terlibat dalam alam aksi tersebut.
“Pengurus partai harus segera menindak oknum anggotanya yang terlibat. Polda Banten juga harus segera melakukan penyelidikan terkait foto-foto dan video yang viral tersebut. Jangan sampai Kota Cilegon menjadi preseden buruk iklim investasi di Indonesia,” tandasnya.(*)
