POSTUR APBD Kabupaten Pandeglang TA 2018 masih mendapat kritik dari berbagai kalangan. Secara umum masyarakat menilai postur APBD 2018 tidak proposional dan tidak sejalan dengan semangat tahun percepatan pembangunan infrastruktur.
Anggota DPRD Pandeglang dari PAN, Hadi Mawardi berharap, APBD 2018 yang sudah disahkan melalui rapat paripurna 30 November lalu bisa dievaluasi oleh Gubernur Banten dengan seksama.
“Dengan adanya masukan dari masyarakat, gubernur bisa memberikan penilaian untuk melihat postur mana saja yang tidak rasional. Kami harapkan ada koreksi secara tegas dan cermat,” ujar Hadi Mawardi kepada wartawan di belakang Gedung DPRD Pandeglang, Senin (04/12/2017) sore.
Ketua DPD PAN Pandeglang ini menjelaskan, beberapa anggaran yang dinilai tidak rasional seperti alokasi anggaran makan minum pemerintah daerah Rp 40 miliar dan anggaran seminar, sosialisasi dan honot instruktur yang mencapai Rp 17 miliar.
“Sehingga APBD 2018 berlawanan dengan semangat bupati yang menginginkan tahun depan itu prioritas pada pembangunan infrastruktur. Namun melihat faktanya tidak seperti itu,” tegasnya.
Menurutnya, tidak ada lagi waktu bagi masyarakat dan legislatif untuk mengkoreksi APBD 2018, karena posisinya sudah berada di Gubernur Banten.
“Harapan masyarakat tinggal kepada gubernur (Wahidin Halim, red) untuk menyelamatkan APBD Pandeglang agar bisa lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Dendi
