Hina Banser di Facebook, GP Ansor Desak Bupati Pandeglang Copot Anak Buahnya

0
3832

MASSA dari GP Ansor mendesak Bupati Pandeglang, Irna Narulita mencopot anak buahnya Rahmat Zultika (Sekretaris DPUPR) yang dinilai menghina Barisan Ansor Serbanguna (Banser) di akun Facebook.

Dalam pernyataannya, pemilik akun Facebook Rahmat Zultika itu menuliskan pernyataan yang terkesan menghina Banser lantaran dianggap tidak berani menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan di akhir statusnya yang bersangkutan membubuhi kata yang mengandung makna bodoh.

Banser yg moncongnya bilang NKRI harga mati. Terhadap sparatis OPM langsung mingkem. Ga ada suaranya. Plongo,” tulis Rahmat dalam unggahan Facebook-nya yang diposting pada Kamis (29/08/2019).

Hal tersebut dinilai telah melukai Banser yang merupakan landasan organisasi sayap Nahdhatul Ulama (NU) tersebut meminta Pemkab Pandeglang memberhentikannya sebagai abdi negara.

Meski status itu sudah dihapus dari Facebook oleh yang bersangkutan, namun tangkapan layar postingan mantan pejabat di Dinas Pertanian tersebut telah viral di media sosial.

Bahkan pria yang diketahui memiliki hobi mendaki gunung ini sempat memposting kembali ungkapan permohonan maaf. Namun, tidak di sebutkan permohonan maaf tersebut kepada siapa. “Saya mohon maaf atas pernyataan saya yang emosional terhadap…,” katanya.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim mengatakan, unggahan Rahmat Zultika itu dianggap telah melukai tidak hanya Banser, tapi juga ulama NU.

Dalam aksi tersebut Ansor mendesak kepada bupati pandeglang agar segera mengambil langkah cepat memberi sanksi tegas kepada bawahannya. Jika Bupati tidak segera melakukan tindakan, ia khawatir akan memunculkan inkondusifitas di Pandeglang.

“Kenapa kami bertindak cepat, karena unggahan (Facebook Rahmat, red) langsung mengundang reaksi dari ulama-ulama kami, sehingga kami langsung melaporkannya, agar Pandeglang tetap kondusif,” jelasnya saat mendatangi Pendopo Bupati Pandeglang, Jumat (30/08/2019).

Lukman menegaskan, Ansor akan mengambil dua langkah dalam menyikapi unggahan Sekertaris DPUPR tersebut. Selain meminta bupati mencopot statusnya sebagai ASN, Banser juga akan memperkarakan unggahan itu ke penegak hukum.

“Langkah itu akan ditempuh karena kami menilai, unggahan Rahmat Zultika itu mengandung pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” tuturnya.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments