Irna Ajak Para Camat dan Kades di Pandeglang Pahami KUHP Baru

0
27

BUPATI Pandeglang, Irna Narulita menekankan kepada para Camat dan kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Pandeglang untuk memahami undang-undang nomor 1 tahun 2023, tentang KUHP yang merupakan era baru hukum pidana di Indonesia.

“Para Camat dan Kepala Desa sebagai pimpinan tingkat wilayah, untuk mengetahui dan memahami KUHP baru,” kata Irna saat menyampaikan sambutan dalam acara FGD dengan tema pengaturan tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana terhadap ketertiban umum dalam UU nomor 1 tahun 2023, tentang KUHP baru, di Aula Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa (16/1/2024).

Menurutnya, hal tersebut bertujuan agar para Camat dan Kepala Desa memahami bagaimana cara menjaga keamanan negara dan ketertiban umum yang diatur dalam KUHP baru.

“Sehingga, diharapkan tercipta kondusifitas dan keamanan di lingkungannya masing-masing,” ungkap Irna.

Irna juga berharap, kegiatan FGD ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang.

“Ini sebagai persiapan diberlakukannya UU KUHP baru pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Maka, saya berharap FGD ini bisa memberikan pemahaman secara komperhensif kepada semuanya,” ucapnya.

Sementara itu, salah seorang narasumber Nasir mengatakan, bahwa sebelumnya para ahli hukum berpendapat bahwa KUHP lama dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum pidana. Karena telah bergeser dari aliran klasik yang mengutamakan hukum pidana perbuatan menjadi aliran neoklasik yang berorientasi pada pelaku tindak pidana.

“Maka, dengan telah diundangkannya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yang merupakan era baru hukum pidana di Indonesia, diharapkan bisa menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP lama warisan kolonial,” jelas Nasir.

Nasir menyebut, di era kemajuan globalisasi dan perkembangan informasi, banyak tindak pidana yang berkembang dan terorganisasi yang bersifat nasional maupun internasional. Sehingga perlu KUHP baru yang mengatur tentang tindak pidana terhadap keamanan negara, dan tindak pidana terhadap ketertiban umum.

“Pengaturan tentang tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana terhadap ketertiban umum terdapat dalam BAB I Pasal 188 sampai dengan pasal 216 dan BAB V Pasal 234 sampai dengan Pasal 275. BAB I mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara mencakup tindak pidana terhadap ideologi negara, tindak pidana makar dan tindak pidana terhadap pertahanan negara,” ujarnya.

“Selanjutnya, dalam BAB V mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum mencakup penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah atau lembaga negara dan golongan penduduk, penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana, tidak melaporkan atau memberitahukan adanya orang yang hendak melakukan tindak pidana atau gangguan terhadap ketertiban umum, penggunaan gelar ijazah atau gelar akademik palsu, tindak pidana perizinan, gangguan terhadap tanah benih, tanaman dan pekarangan,” imbuhnya.

Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Asep

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here