Jadi Lumbung Pangan, Tapi Pandeglang Minim Cadangan Pangan

0
138

PEMKAB Pandeglang yang mengklaim sebagai lumbung pangan di Banten tenyata hingga saat ini belum mampu memiliki cadangan pangan yang disyaratkan pemerintah pusat. Dari 502 ton cadangan pangan yang diinstruksikan, Pemkab Pandeglang baru mampu memenuhi 20 ton cadangan pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Pandeglang, Mohamad Amri mengatakan, cadangan pangan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat kepada Pemkab Pandeglang sekitar 500 ton. Namun hingga saat ini pemerintah baru mampu mengalokasikan 20 ton cadangan pangan dan itupun saat ini hanya tersisa dua ton.

“Sementara yang kita tahu cadangan pangan itu hanya cadangan pangan pusat, padahal itu bertahap. Pertama cadangan pangan pemerintah pusat, kemudian cadangan pangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan hingga desa dan masyarakat,” ujar Amri usai menghadiri workshop cadangan pangan di Hotel S Rizki Pandeglang, Selasa (18/12/2018).

Dia menjelaskan, kategori pangan yang dimaksud cukup luas, termasuk ketersediaan air. Namun pembahasan hari ini (kemarin) adalah soal cadangan pangan berup beras. Pihaknya mengaku, saat ini sudah menjalankan lumbung pangan hingga tingkat desa untuk mengantisipasi kerawanan pangan di tengah masyarakat.

“Kami juga pernah studi banding masalang cadangan pangan ke Gunung Kidul, Jogjakarta. Di sana (Gunung Kidul, red) masyarakatnya dengan kesadaran sendiri menyimpan padi hingga panen berikutnya, mereka tidak berani menjual pangan sebelum masuk masa panen berikutnya. Di kita (Pandeglang, red) mah baru panen, mobil dari Karawang sudah nongkrong. Jadi kita tidak memiliki cadangan pangan,” keluhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Rika Kartikasari mengaku, sangat miris melihat cadangan pangan di Pandeglang yang baru terpenuhi 20 ton.

Kata dia sejak awal dirinya menjabat Ketua Komisi II, DKP Pandeglang sudah mengusulkan pembangunan lumbungan pangan. Namun saat lumbung pangan sudah dibangun tetapi tidak difungsikan secara maksimal.

“Kita dari awal setiap usulan OPD yang menjadi mitra Komisi II itu memang untuk kepentingan masyarakat, kita selalui perjuangkan. Namun lumbung pangan sudah dibangun tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan fungsinya,” tegas politisi Gerindra ini.

Sementara, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi cadangan pangan baru sekitar 20 ton.

“Tetapi Alhamdulillah sih dari pasti tahun ke tahun menjadi cadangan (pangan, red) yang dititip di Bulog. Kita pernah mendapat musibah di tahun 2018 dan bahkan tahun 2017 hampir mendistribusikan hampir 18.000 (kilogram, red) beras dari cadangan beras 20 ton,” kata dia.

Ke depan diharapkan dari kemampuan memenuhi 20 ton dari sekitar 500 ton beras bisa memberdayakan jajaran di bawah dengan memanfaatkan lumbungan pangan masyarakat.

“Mereka (masyarakat, red) sudah pernah dibantu, SDM-nya kita sempurnakan lagi, kita berikan semangat lagi. Kita bisa nitip melalui bantuan permodalan, mereka bisa membantu anggotanya yang sedang paceklik dan memutarkan lagi untuk kegiatan usaha lainnya,” terang Irna.

Pemerintah daerah tetap menitipkan cadangan pangan itu kepada masyarakat, agar terjadi musim peceklik tidak panik karena kekurangan pangan. Bahkan di saat bencana pun tidak akan kebingungan untuk menutupi kebutuhan pangan masyarakat.

“Sehingga kita tidak panik saat memasuki musim penghujan atau bencana kita siap tidak kelimpungan. Kalau kemarin kita kelimpungan karena cadangan beras untuk masih cukup, coba kalau tidak. Tapi memang kemarin juga tetap dibantu oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.

Redaktur : D Sudrajat
Reporter : Ari