LEBAK, TUNTASMEDIA.COM – Insiden pembatasan kerja pers terjadi di Stasiun Ultimate Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pada Minggu (15/3/2026). Sejumlah awak media dari platform nasional maupun lokal dilarang mengambil gambar dan meliput pergerakan arus mudik oleh oknum petugas keamanan stasiun.

Larangan ini dialami oleh jurnalis dari Beritasatu.com, Tribun Banten, dan Banten Raya saat mereka tengah memantau aktivitas penumpang di area publik stasiun, tepatnya di sekitar gerbang tiket otomatis dan ruang tunggu non-peron.

Prosedur Izin yang Mendadak Ketat

Petugas keamanan bernama Forry menghentikan kegiatan peliputan dengan dalih bahwa setiap jurnalis wajib mengantongi surat izin resmi dari manajemen pusat stasiun sebelum melakukan pengambilan gambar, meskipun di area luar.

“Di area sini pun tetap tidak diperbolehkan, ada prosedurnya. Harus ada surat izin jika ingin meliput,” tegas Forry saat menghalangi jurnalis di lokasi.

Ia menambahkan bahwa instruksi tersebut datang langsung dari Kepala Stasiun (KS) Rangkasbitung. Menurut pengakuannya, pihak keamanan sempat mendapat teguran dari pimpinan karena membiarkan aktivitas media berlangsung tanpa dokumen perizinan yang diminta.

Keputusan sepihak ini memicu kekecewaan dari para jurnalis. Misbah, wartawan Tribun Banten, menegaskan bahwa posisi mereka saat itu berada di area umum yang juga diakses oleh masyarakat luas, bukan di zona terbatas operasional kereta api.

“Posisi kami sama dengan penumpang lain di luar area steril. Kami tidak masuk ke dalam (peron),” jelas Misbah.

Kejanggalan lain dirasakan oleh Aldi, wartawan Banten Raya. Ia menyebutkan bahwa pada hari sebelumnya, aktivitas peliputan di lokasi yang sama berlangsung tanpa kendala.

“Kemarin kami masih bisa liputan di sini. Petugas hanya berpesan agar tidak mengganggu arus penumpang, tapi hari ini tiba-tiba dilarang total,” ungkap Aldi.

Dampak pada Keterbukaan Informasi

Hingga saat ini, pihak manajemen Stasiun Rangkasbitung belum memberikan pernyataan resmi mengenai dasar hukum atau alasan perubahan kebijakan yang dinilai menghambat akses informasi publik tersebut.

Padahal, peliputan arus mudik merupakan agenda penting untuk memberikan gambaran situasi transportasi kepada masyarakat luas. Pembatasan di ruang publik ini dikhawatirkan menciderai kemerdekaan pers dalam melaporkan kondisi di fasilitas umum yang krusial bagi warga Banten. (***)

Reporter: Agus Djale

Redaktur: Rizal