PENGURUS Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Paradigma Baru Kabupaten Pandeglang memonitor perpanjangan evaluasi proyek lima puskesmas di Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat, Jumat (29/05/2020) pagi.

Kadin PB Pandeglang tidak menginginkan kesepakatan dari musyawarah yang dilakukan Kadin PB dan ULP yang difasilitasi kepolisian itu tidak sesuai komitmen.

“Hari ini jika melihat hari kerja itu terakhir, makanya kita ingin melihat proses evaluasi, tapi saya di Kantor ULP sepi. Karena Sabtu dan Minggu libur, dan Senin itu tanggal merah,” ujar Ketua Kadin PB Pandeglang, Raden Deden Hertandi, saat mendatangi Kantor ULP setempat bersama sejumlah pengurus.

Menurut Deden, jika ULP melakukan pembuktian diluar atau melalui video call, ia menilai ULP tidak mengindahkan hasil musyawarah yang difasilitasi Sat Reskrim Polres Pandeglang.

“Jika orang tidak memegang komitmen, kita lihat saja nanti,” tegasnya.

Deden juga menyebutkan, terdapat sekitar 600 perusahaan jasa konstruksi
di Kabupaten Pandeglang, namun setiap tahunnya yang menang lelang hanya perusahaan yang menjadi kelompok Aab Abreho, seperti Bara Cipta Nusapala, Putra Balapunah, dan Bina Mandiri Mukti.

“Setiap tahun perusahaan itu-itu aja yang menang, padahal ada 600 lebih perusahaan yang ada di Pandeglang,” pungkasnya.

Di tempat sama, Wakil Ketua Bidang Jasa Konstruksi Umum dan Industri Kadin PB Pandeglang, M Ilma Fatwa mengatakan, pernyataan Asda II Seta Pandeglang, Indah Dinarsiani yang menyebut evaluasi belum terindikasi adanya monopoli proyek itu karena tidak memahami masalah lelang secara utuh.

Menurut Ilma, Asda II tidak melihat permasalahan lelang di ULP secara utuh. Sebab, jika Pokja ULP sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur, maka tidak bisa dilonggarkan hanya karena adanya tekanan dari luar.

“Jika pokja sudah sesuai aturan kenapa mau dievaluasi, kalau dievaluasi berarti ada kesalahan,” terangnya.

Hingga para pengurus Kadin PB membubarkan diri, tidak ada satupun pegawai ULP Pandeglang yang menemui. “Pak Usep (Kasubag Administrasi PBJ, red) sedang ke BPBD dan Pak Roni (Kepala ULP, red) ke dewan,” singkat salah seorang pegawai ULP.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments