Ketua Kadin PB Pandeglang, Raden Deden Hertandi (kemeja putih) saat mendatangi Kantor ULP Pandeglang, Selasa (26/05/2020). Pengusaha mempertanyakan soal prpses lelang yang diduga dimonopoli.(ANDRE SOPIAN/TUNTAS)

SEJUMLAH pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Paradigma Baru menuding terjadi monopoli pengadaan barang dan jasa di Pandeglang. Pasalnya, dalam proses lelang lima paket pembangunan puskesmas di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang, terkesan terburu-buru dengan waktu yang mepet dan tidak ada tahap pengecekan ke lokasi atau on the spot.

“Para pengusaha mengadu ke saya bahwa proses lelang di ULP Pandeglang itu sulit dan terkesan dipersulit oleh pokja (kelompok kerja, red). Seperti rekening koran 10 persen dan juga perusahaan harus ada ISO OSAS, itu rumit. Namun pengusaha coba untuk memenuhi, tapi ternyata sudah digagalkan di awal,” ujar Ketua Kadin PB Pandeglang, Raden Deden Hertandi, saat mendatangi Kantor ULP Pandeglang, Selasa (26/05/2020) pagi.

Didampingi sejumlah pengusaha dan pengurus Kadin PB, Deden mempertanyakan soal mekanisme lelang dan mencari pejabat yang bertanggung jawab atas carut-marutnya proses lelang di Pandeglang. Dirinya melihat terjadi kesewenang-wenangan pejabat, pemanfaatan situasi di tengah pandemi Covid-19, dan monopoli proyek oleh segelintir pihak.

“Kita ingin lelang ini dilakukan evaluasi.
Pengadaan barang dan jasa itu harus transparan, profesional, bertanggung jawab, dan mengedepankan hati nurani,” tegasnya.

Ia menjelaskan soal kelima lelang yang dinilai sudah dikondisikan, yakni pembangunan Puskesmas Carita senilai Rp 6.490.746.321, Puskesmas Angsana Rp 5.193.997.651, Puskesmas Panimbang Rp 6.489.543.379, Puskesmas Sumur Rp 6.488.581.025, dan Puskesmas Picung Rp 6.487.378.083. Semua proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020.

Kata dia, pada 15-19 Mei 2020, tahap unggah dokumen penawaran. Kemudian 19-26 Mei proses evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Pada 26 Mei tahap pembuktian kualifikasi.

“Hari Rabu tutup upload, Kamis 21 Mei itu tanggal merah dan Jumat kerja setengah hari, Sabtu, Minggu, dan Senin itu libur lebaran. Kapan pokja melakukan one the spot?. Kemudian itu perusahaan dari urutan satu sampai enam kenapa dilewat dan langsung ke nomor tujuh,” tanya Deden yang juga menjabat sebagai Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Pandeglang ini.

Di tempat yang sama Wakil Ketua Bidang Jasa Konstruksi Umum dan Industri Kadin PB Pandeglang, M Ilma Fatwa
menuding, proses lelang sudah dikondisikan sejak awal. Sebab, ada prosedur yang dilewati dengan langsung menyampaikan undangan pembuktiaan kepada perusahaan calon pemenang.

Mun arek boga Gapensi, atuh boga Gapensi ieu negara, nu lain ulah diajakan. Umumkeun di LPSE paket ieu ges aya pangantenna ulah aya nu asup,” ungkap Ilma dengan nada tinggi.

Sementara, Kasubag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ULP Pandeglang, Usep Sudarmana mengatakan, terkait klarifikasi lapangan itu menyusul terbit surat edaran dari LKPP dan PU dalam rangka penanganan Covid-19.

“Surat edaran itu kami beritahu kepada peserta lelang melalui undangan,” kata Usep.

Situasi di dalam ULP semakin menegang setelah para pengusaha tidak berhasil bertemu dengan Kepala ULP Pandeglang, Roni. Pengusaha terus mempertanyakan proses lelang yang diduga tidak sesuai prosedur. Tidak lama kemudian petugas kepolisian datang ke ULP Pandeglang untuk merelai dan menengahi ketegangan.

Akhirnya setelah beberapa saat kemudian, petugas kepolisian mengajak kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini di Polres Pandeglang. Para pengusaha kemudian mengikuti saran kepolisian dan Kasubag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ULP Pandeglang, Usep Sudarmana diantar menggunakan mobil polisi.

Kepala ULP: Lelang Bakal Dievaluasi

Setelah menunggu lebih dari satu jam, Kepala ULP Pandeglang, Roni tiba di Mapolres dan langsung memasuki Ruang Sat Reskrim untuk melakukan mediasi. Proses mediasi berlangsung lebih dari satu jam dan menemukan titik temu yang disepakati.

Kepala ULP Pandeglang, Roni mengatakan, berdasarkan hasil diskusi bersama pengusaha dan Kadin PB yang difasilitasi kepolisian, akan mengevaluasi ulang proses lelang lima paket pembangunan puskesmas.

“Berdasarkan hasil diskusi dengan pengusaha dan Kadin yang difasilitasi kepolisian kita akan melakukan perpanjangan evaluasi lelang lima paket puskesmas,” terang Roni.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here