BUPATI Pandeglang, Irna Narulita sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait bantuan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Penandatangan dilakukan oleh Bupati dan Ketua Bawaslu Pandeglang, Senin (14/10/2019) di Gedung Pendopo Pandeglang.
“Hari ini adalah batas akhir untuk penandatanganan NPHD, bagi yang belum NPHD pada tanggal 1 Oktober kemarin. Jadi alhamdulillah Pandeglang terkait hibah untuk Bawaslu tadi sudah ditandatangani bersama oleh Bawaslu dengan Pemkab Pandeglang,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Ade Mulyadi.
Dikatakan Ade, anggaran pengawasan yang disepakati bersama pemda itu ternyata di bawah nilai yang diusulkan Bawaslu. Pada awalnya, pihaknya mengusulkan biaya Pilkada sebesar Rp25 miliar. Namun setelah dilakukan efisiensi ulang, akhirnya disepakati di angka Rp 16 miliar.
“NPHD diangka Rp 16 miliar, turun dari yang kami ajukan sebesar Rp25 miliar. Mudah-mudahan dalam menjalankan pengawasan Pilkada, tetap amanah berpegang teguh kepada regulasi yang ada,” jelasnya.
Dirinya menerangkan, salah satu dasar pengurangan itu karena disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari kajian KPU yang juga berkurang.
“Namun itu sudah disesuaikan dengan jumlah TPS dari KPU. Yang Rp25 miliar itu karena semula ada 2,200 lebih TPS jadi 1,983 TPS. Efisiensi KPU terhadap jumlah TPS berdampak juga terhadap pengawasannya,” sebut Ade.
Ade juga menambahkan, pengurangan tersebut berimbas terhadap kegiatan sosialisasi yang akhirnya harus ikut dipangkas. Sedangkan anggaran sebanyak Rp 16 miliar tersebut, dipastikan akan tersedot paling besar untuk pembiayaan honorarium.
“Kami di beberapa kegiatan ada pengurangan seperti sosialisasi, karena di situ ternyata sudah ada dari Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Item yang paling banyak menyedot anggaran pengawasan terutama pada honorarium pengawas. Karena jumlah Panwascam ada 3, ditambah staf 6 orang setiap kecamatan,” tandasnya.
Selanjutnya, jumlah pengawas desa dan TPS. Untuk pengawas TPS sebanyak 1,983 orang, ditambah 339 pengawas desa kelurahan. Menurutnya, biaya honorarium tersebut yang sangat menyedot.
Walau begitu, Ade memastikan bahwa pihaknya akan mengusulkan lagi biaya pengawasan Pilkada Pandeglang saat anggaran yang ada dirasakan masih kurang.
“Biaya honorarium itu bisa Rp 10 miliar, kalau di tengah perjalanan ada sesuatu yang di luar dugaan, tentu kami juga koordinasi dengan TAPD bahwa ada kekurangan anggaran yang disebabkan oleh beberapa hal. Tetapi mudah-mudahan bisa mengelola anggaran ini dengan prinsip efektif dan efisien,” tuturnya.
Redaktur : A. Supriadi
Reporter : Andre Sopian
