KABUPATEN Pandeglang menjadi salah satu dari 16 kabupaten yang menjadi lokus pembangunan dari program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
Informasi itu diperoleh ketika Bupati Irna Narulita menghadiri rapat koordinasi dan sinergitas 16 kabupaten prioritas terintegrasi di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya yang dapat memberikan dampak pembangunan, khususnya dalam mempercepat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo mengatakan, cita-cita dari kemerdekaan adalah masyarakat yang adil dan makmur. Kata dia, jika keadilan itu tidak terwujud tentu akan memicu terjadinya gejolak sosial yang menghambat pembangunan.
“Indonesia terbentuk kurang lebih 1.300 suku adat dan 1.200 bahasa dari Sabang sampai Merauke jadi harus adil dan merata dalam program pembangunan,” katanya.
Untuk membangun Indonesia dari pinggiran, ia menyampaikan, pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa (DD) yang tiap tahunnya selalu bertambah. Untuk tahun 2015 anggaran DD sekitar Rp
20,6 triliun, tahun berikutnya menjadi Rp 40,8 triliun dan tahun ini naik menjadi Rp 60 triliun.
“Kita tahu dan sadari untuk saat ini desa yang ada di tiap kabupaten masih belum siap untuk mengelola Dana Desa. Walaupun tidak siap, tentu harus terus dimulai dari sekarang untuk membangun desa,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Kemendes Anwar Sanusi mengatakan, Kementerian PDTT
dapat terbilang kementrian yang baru dibentuk. Tapi program kegiatannya harus mengacu kepada RPJMN.
“Forum ini sangat utama, di mana ada empat program prioritas apa yang dilakuakan oleh Kemendesa. Kegiatan yang dilakukan harus memiliki rencana aksi yang tepat terukur sehingga terlihat dampaknya,” kata Anwar
Ia menjelaskan, empat program unggulan Kemendesa yang pertama adalah Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), embung desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sarana olahraga.
“Dengan adanya empat program ini berbagai aspek dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat mulai dari produk unggulan, peningkatan ekonomi agar desa tertinggal dapat terentaskan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen PDT Samsul Widodo mengatakan, untuk pengentasan desa tertinggal di Indonesia harus ada pemerataan anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah khususnya wilayah tertinggal.
Kata dia, jangan sampai besar kecilnya anggaran yang digulirkan dinilai dari aksesbilitas daerah.
“Sehingga pada akhirnya wilayah yang jauh dari pusat kota jakarta mendapatkan anggaran yang kecil. Jika seperti ini, tidaknakan pernah terentaskan daerah tertinggal diindonesia, untuk itu kami saat ini konsen berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan,” katanya
Bupati Irna Narulita yang dalam kesempatan tersebut menjadi Best Practice Strategi Pengentasan Diri Dari Ketertinggalan Daerah mengatakan, adanya Dana Desa sangat membantu untuk mendorong pengentasan daerah tertinggal khusuanya Kabupaten Pandeglang yang memiliki 35 kecamatan.
“Dengan adanya desa tentu pembanguan di desa dalam rangka pengentasan daerah tertinggal dapat terwujud dan desa akan lebih maju,” ungkapnya.
Menurut Irna, jika nanti ada pembahasan dilakukan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah daerah dapat dilibatkan.
“Teman bupati semua kita tetap semangat untuk terus berjuang membangun daerah. Dan mudah-anan kami mendapatkan anggaran yang proporsional,” harapnya.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Dendi
