Pemkab Pandeglang Belum Transparan Soal Anggaran Penanganan Covid-19

0
163

PENGAMAT kebijakan publik, Eko Supriatno menilai hingga saat ini Pemkab Pandeglang belum menginformasikan secara rinci mengenai laporan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Ketertutupan pemerintah mengenai penggunaan anggaran Covid-19 akan meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi.

Menurut dia, jika kenyatannya Pemkab Pandeglang belum tertib mengalokasikan anggaran, maka publik berhak mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban berdasarkan data konkret dan dapat dipercaya.

“Kuncinya, jika publik paham akan anggaran dan pemerintah terbuka maka tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai interaksi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan publik,” ungkap Eko, melalui keterangan tertulis, Jumat (07/08/2020).

Dikatakan Eko, banyak cara yang bisa dilakukan Pemkab Pandeglang untuk menjadi transparan, salah satunya dengan menempelkan APBD di ruang publik, seperti kantor kelurahan, pos ronda, dan kantor pemerintah lainnya yang mudah diakses. Dengan begitu publik menjadi cerdas dan pemerintah pun responsif. Pada akhirnya, publik dengan alasan apa pun berhak tahu tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya.

“Pandeglang itu belum populer di mata publik tentang hal transparansi, karena kinerja yang belum bagus dan belum memegang prinsip transparansi,” tambah Dosen Fakultas Hukum dan Sosial UNMA Banten ini.

Lebih lanjut Eko mengungkapkan, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi adalah dua hal yang berkaitan erat satu sama lain. Sepintas dua hal itu seperti trade off yang memaksa pemangku kebijakan memilih salah satu di antara keduanya dengan mengorbankan pilihan lainnya. Tetapi tentu selalu ada jalan tengah yang bisa ditempuh, memulihkan kondisi sosial ekonomi tanpa harus meresikokan kesehatan dan keselamatan publik.

“Bukan sekedar bicara sabar, tapi ikhtiar itu sudah barang tentu bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi juga bukan berarti mustahil. Diperlukan kualitas kepemimpinan yang mampu membangun solidaritas dan menumbuhkan optimisme baru mulai dari lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan di Pandeglang. Kepercayaan (trust) dan harapan (hope) hanya bisa ditularkan oleh pemimpin daerah jika bersedia membuang jauh arogansi personal dan menekan ego kelembagaan yang melekat pada jabatan yang diemban,” beber dia.

Dirinya berpendapat, publik harus rewel terutama DPRD. Jika di daerah-daerah lain kita bisa membaca betapa rewel dan kritisnya DPRD setempat mencermati dan mengomentari langkah-langkah eksekutif menangani pandemi, sikap yang sama tidak kita saksikan di Pandeglang. Anggota parlemen seperti enggan dan malas bahkan untuk sekedar berkomentar. Padahal mereka tentu mengetahui secara persis bahwa refocusing dan realokasi APBD telah mengorbankan begitu banyak hajat publik terkait pembangunan infrastruktur fisik terutama jalan, jembatan, fasilitas pendidikan dasar dan fasilitas kesehatan yang kondisinya sudah membutuhkan perbaikan dan peningkatan.

Redaktur : D Sudrajat
Reporter : Ari

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here