KEBIJAKAN Pemkab Pandeglang, Banten, yang membeli empat mobil dinas Toyota Fornuter untuk dipinjampakaikan kepada unsur Muspida kembali mendapat sorotan dari kalangan aktivis.
Kamis (07/09/2017) pagi, sejumlah aktivis dari dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Pendopo Bupati Pandeglang. Mereka menolak kebijakan pemerintahan daerah terkait pengadaan empat mobil dinas Toyota Fortuner.
Massa menyebut, selama dua tahun kepemimpinan Irna-Tanto, Pandeglang masih masuk kategori daerah tertinggal dan segudang masalah lain seperti pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 20,8 miliar dan denda pengembalian Rp 6 miliar akibat buntut tidak terserapnya anggaran.
“Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa pemberian (pinjam pakai kendaraan, red) ini upaya melegalkan atau melemahkan aparat dalam penanganan hukum. Apakah Polres, Kejari, Kepala PN dan Dandim tidak punya kendaraan dari negara?,” tegas koordinator aksi, Ibnu Nasrullah dalam orasinya.
Pengunjuk rasa lainnya, Muhamad Basyir meminta, pejabat vertikal tidak membebani rakyat dan menolak pinjam pakai mobil dinas terasebut. Kemudian bupati diminta untuk mempercepat pembangunan daerah yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan pengadaan mobil dinas.
“Bupati dan wakil bupati gagal dalam membuat kebijakan dan dewan juga lemah dalam melakukan tugas pengawasan. Masih banyak PR (Pekerjaan Rumah, red) yang harus didahulukan seperti pengadaan mobil Damkar dan Ambulance,” kata dia.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Dendi