RATUSAN mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa se-Kabupaten Pandeglang turun jalan, Kamis (26/12/2019). Aksi itu dilakukan sebagai refleksi akhir tahun 2019.
Mahasiswa melakukan aksi jalan kaki dari Jenderal Ahmad Yani dan berakhir di Gedung Pendopo Pandeglang. Selain membawa sejumlah spanduk yang bernada kritik, mereka juga berorasi sepanjang jalan dan beberapa titik. Dalam orasinya, mereka mengritik Pemkab Pandeglang yang selama 2019 menjalankan kebijakan tidak pro rakyat.
Ketua DPC HMI Pandeglang, Fikri dalam orasinya mengatakan, semenjak lepas dari Provinsi Jawa Barat 19 tahun lalu, kondisi Kabupaten Pandeglang tidak banyak berubah.
Bahkan semenjak kepemimpinan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban dengan visi-misinya menjadikan Kabupaten Pandeglang fokus terhadap agro bisnis, maritim bisnis, dan wisata bisnis tidak terlihat perubahan.
“Hal ini tentunya harapan bupati dan masyarakat yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah, dan pemerintah daerah mampu meraih penghargaan ketiga terbaik dalam evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018, meraih status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Pada tahun 2016 lalu, dan mengangkat budaya local dalam kegiatan festival-festival budaya di pemerintah daerah,” ujar Fikri.
Akan tetapi menurutnya, masih banyak juga beberapa persoalan masyarakat saat ini belum tertuntaskan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan infrastruktur.
Masyarakat belum secara keseluruhan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, keterbatasan ekonomi menjadikan banyak masyarakat tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya menjadi beban keluarga dan menjadi pengangguran pada usia produktif.
Kesenjangan kaya dan miskin masih terlihat antara kota dan desa, hal ini karena sulitnya masyarakat meningkatkan taraf hidupnya karna keterbatasan lapangan kerja di daerah.
Selain itu, gizi buruk yang merajalela akibat sulitnya mendapat fasilitas kesehatan yang baik, sumber daya ekonomi desa tak terdistribusikan ke kota akibat Infrastruktur jalan yang hancur, dan menghambat konektivitas warga.
“Sistem demokrasi dan politik lokal yang seperti terkebiri oleh penguasa, terlantarnya korban tsunami Selat Sunda, penegakan hukum dan budaya korupsi yang makin merajalela di tataran pemerintah dan pedesaan dan masih banyak permasalahan lainnya yang harus segera dituntaskan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Pandeglang, Indra Patiwara juga mengatakan, masa juga meminta agar supremasi Hukum di Kabupaten Pandeglang ditegakan, jangan sampai kasus-kasus yang terindikasi korupsi justri dipetieskan, seperti kasus P3T. Tidak hanya itu, masa juga menuntut pemerintah daerah agar memberikan jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat dan lengkapi fasilitas kesehatan di RSU Berkah.
“Ada beberapa poin yang kami tuntut di antaranya, tegakan reforma agrarian sejati untuk rakyat yang belum mempunyai tanah dan sertifikat. Selain itu RPJMD Pandeglang harus pro rakyat dan rumah sakit jangan dijadikan tempat wisata untuk meraup keuntungan,” tuturnya.
Lanjut Indra, masa juga menuntut CSR harus tepat sasaran jangan untuk hal mubajir seperti landmark di Gunung Karang dengan anggaran Rp 3,8 miliar. Masa juga menegaskan kepada Irna dan Tanto agar tidak gagal mendidik Aparatur Sipil Negara (ASN) atas program yang meng-copy paste dari tahun sebelumnya dan meminta agar Pemkab Pandeglang membubarkan BPJS dan diganti dalam bentuk Jamkesrata, dan masa meminta harga gas LPG 3 kilogram distabilkan.
“Berikan pemerataan infrastruktur jalan untuk rakyat, maksimalkan peran Pemkab dalam penangan korban tsunami Selat Sunda, evaluasi pendataan penerima bantuan harus sesuai dan jangan tebang pilih. Kami juga menuntut segera bentuk dan SK kan Tim Pengawas Independen Dana Desa dan Anggara Dana Desa (DD dan ADD),” pungkasnya.
Redaktur : A Supriadi
Reporter: Andre Sopian
