KPU Banten telah menyeleksi dan melantik 32.940 Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di seluruh Kabupaten/Kota. Pasca dilantik, ribuan Pantarlih mulai melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk 16.985 TPS.

Namun, dari informasi yang dihimpun wartawan, pelantikan ribuan Pantarlih tersebut diduga sarat dengan nepotisme, terutama yang terjadi di Kabupaten Lebak.

S (30) warga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengatakan, rata-rata yang menjadi Pantarlih adalah anggota keluarga serta kerabat dari RT dan pegawai Kelurahan/Desa.

“Dari sekian ratus orang bisa di lihat itu yang jadi Pantarlih adalah keluarga dan kerabatnya RT dan Orang Kelurahan,” ujar pria yang minta namanya disamarkan tersebut.

Dihubungi terpisah Ketua KPU Lebak Dewi Hartini enggan menjawab pertanyaan wartawan dan mengarahkan ke Kasubag Rendatin KPU Lebak, Rendi Iswanto. Namun, Rendi pun meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut ke Komisioner KPU.

“Saya hanya Kasubag, ada pimpinan yang berwenang menjawab,” jawab Rendi saat dihubungi via WhatsApp.

Sementara itu, Ketua KPU Banten, Mohamad Ihsan mengatakan bahwa proses seleksi Pantarlih, telah memedomani peraturan perundang-undangan termasuk petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI,

“Sudah sesuai prosedur, dan semuanya serba online, informasi rekrutmen juga sudah kami siarkan melalui website dan berita di media,” Katanya melalui sambungan telepon, Senin (01/07/2024)

Terkait isu Kolusi dan campur tangan aparatur Desa, Ihsan mengatakan bahwa sinergitas antara KPU dan pemerintah Desa hingga RT RW memang sudah terjalin sesuai ketentuan yang berlaku, ia pun menyangkal bahwa ada titipan dari pihak manapun untuk menjadi Pantarlih di Banten.

“Hubungan dengan pemerintah Kelurahan/Desa, RT/RW karena berperan penting untuk pendataan pemilih salah satunya mengkonfirmasi data dan keberadaan pemilih,” jelasnya.

Redaktur: Fauzi

Reporter: Feri