KETUA Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang, Novie Sucitra mengkritisi pernyataan Bupati Pandeglang, Irna Narulita yang terkesan anti kritik. Pasalnya sejak terjadi pandemi Covid-19, kalangan mahasiswa dan aktivis ingin mengawal kebijakan, program, dan juga anggaran penanggulangan bencana virus corona agar tidak disalahgunakan.
“Saat mahasiswa ingin melakukan audiensi untuk mempertanyakan penggunaan anggaran di sejumlah OPD, malah terkesan menutup diri. Harusnya lembaga pemerintah itu terbuka dan transparan terhadap setiap kegiatan terutama anggaran yang digunakan,” ungkap Novie, Jumat (29/05/2020).
Menurut dia, jika Pemkab Pandeglang di bawah kepemimpinan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban bersikap anti kritik, ini akan menjadi preseden buruk di mata publik. Harusnya sebagai kepala daerah, Irna Narulita lebih bersikap terbuka, akomodatif, dan aspiratif terhadap setiap masukan dari publik. Jangan seolah menutup diri dengan alibi pemerintah daerah tengah fokus bekerja menanggulangi pandemi Covid-19.
“Jika mahasiswa atau aktivis meminta untuk beraudiensi, ya terima saja. Jangan alasan pejabatnya sibuk, kan tidak semua sibuk, masih ada staf atau kepala bidang yang bisa mewakili untuk memberi penjelasan kepada mahasiswa,” tukasnya.
Senada disampaikan, Sekretaris SAPMA PP Pandeglang, Imang Purnawan. Dirinya menyarankan, dengan adanya refocusing anggaran, pemerintah untuk lebih efisien. Jangan sampai anggaran penanggulangan Covid-19 ini justru tidak efisien dan bahkan menjadi ajang bancakan oknum tertentu, apalagi saat ini jelang Pilkada Pandeglang 2020.
“KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red) pun sudah memperingatkan soal penggunaan anggaran, jangan sampai menjadi lahan korupsi bagi di daerah. Agar itu tidak terjadi, maka kita wajib melakukan kontrol, menyampaikan kritik dan juga solusi,” pungkasnya.
Redaktur : D Sudrajat
Reporter : Ari
