DINAS Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 496 unit rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2022.
Program BSPS tahun 2022, Kabupaten Pandeglang mendapatkan 3 sumber dana, yakni dari APBD, DAK, dan APBN. Untuk ABPD murni Kabupaten Pandeglang sebanyak 200 unit rumah untuk MBR,untum DAK sebanyak 229 unit, sedangkan sumber dana dari APBN itu sebanyak 67 unit.
“Untuk program BSPS tahun 2022, kami mendapatkan program tersebut dari APBD sebanyak 200 unit, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 229 unit, dan dari APBN sebanyak 67 unit. Jadi jumlah keseluruhan program BSPS tahun 2022, sebanyak 496 unit,” kata Kepala Dinas DPKPP Kabupaten Pandeglang, Roni kepada Tuntas Media, Kamis (11/8/2022).
“Sasaran program BSPS ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), karena MBR ini untuk mendorong keswadayaannya. Karena program BSPS ini, kemasannya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Artinya disitu, bantuannya pemerintah, stimulannya pemerintah, rumahnya masyarakat, swadayanya masyarakat. Ini bentuk kolaborasi penanganan RTLH tersebut, intinya dari Rumah Tidak Layak Huni, menjadi Rumah Layak Huni,” tambah Roni.
Roni menyampaikan, program tersebut tidak akan berhasil jika tidak ada campur tangan dari Pemerintah Daerah terutama Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Kerena menurutnya, peran Bupati dianggap sangat penting karena selain penentu kebijakan, juga sangat intensif berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kalau untuk pengajuan usulan baru, itu ada mekanismenya melalui Desa, kemudian Camat mengetahui. Setelah itu, baru usulan pengajuannya disampaikan ke Bupati. Nanti Bupati merespon, apakah ini masuk ke APBD, atau ke APBN. Kan pengajuan sendiri itu dibatasi, 1 Desa itu hanya 5 unit, dan untuk Kementrian itu tidak dibatasi pengajuan jumlahnya. Kami juga melihat database, tidak serta merta mengusulkan, karena kami menjaga adanya RTLH jadi-jadian dengan adanya program ini jika tidak dibatasi,” terangnya.
Dirinya menyebut, jika program BSPS tahun 2022 kali ini tersebar dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
“Untuk lokasinya sendiri tersebar di sebagian Kecamatan, dan beberapa Desa di Kabupaten Pandeglang yang telah mengusulkan program BSPS ini. Kemarin sudah ada beberapa tempat yang melaksanakan kegiatan sosialisasi tahap kedua, sekalian monitoring BSPS. Sudah ada yang beres, dan ada juga beberapa yang tinggal 10 persen,” kata Roni.
Roni menuturkan, jika bantuan tersebut berupa komponen bangunan (tidak dalam bentuk uang tunai-red). Adapun nilai bantuannya, kata dia, sebesar Rp17,5 juta per unit rumah, sampai 35 juta per unit rumah.
“Kriteria RTLH menurut kami, rumah tidak berstruktur, sanitasinya tidak ada, rumah bilik atau setengah badan, serta rumah tembok yang sudah lapuk dan tidak berstruktur, itu yang masuk kedalam penanganan dan akan kami prioritaskan. Selain penanganan RTLH yang sifatnya reguler, kami juga berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kita melaksanakan bantuan rumah yang terdampak bencana, serta rumah yang terdampak program kotaku. Ini yang akan menjadi tanggung jawab kami. Dan untuk luasan, minimal 8×6 meter, serta spesifikasinya berbeda, ada yang mendapatkan bantuan 17,5 juta, 20 juta, dan 35 juta,” ujarnya.
Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Asep
