TMMD, Semangat TNI Membangun Negeri Dari Desa
PADA masa orde baru (Orba), semangat pemerintah dalam membangun negeri dari sisi wilayah terluar, terpencil, terjauh dan terisolir sudah digaungkan. Keinginan melakukan pembangunan dari pinggiran tidak hanya dieksekusi oleh pemerintah eksekutif di tingkat pusat dan daerah melalui berbagai program dan kegiatannya. Tetapi tugas itu juga didelegasikan ke lembaga yudikatif, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau pascareformasi berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia.
Saat itu ABRI diberi tugas oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan fisik dan nonfisik di daerah dengan nama ABRI Masuk Desa (AMD). Program AMD terlaksana berdasarkan Amanat Presiden Soeharto pada Hari Ulang Tahun ABRI XXXIII tanggal 5 Oktober 1978. AMD merupakan program keroyokan lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan pemerintah daerah, serta seluruh elemen bangsa lainnya.
Program tersebut dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu akselerasi pembangunan di daerah-daerah tertinggal, terisolasi, pinggiran dan terbelakang.
Bagi penulis yang lahir pada medio 1980-an, cukup mengenal program tersebut dengan istilah AMD, bukan TMMD. Sebab, dalam memori penulis, beberapa ikut serta dalam kerja bakti bersama ABRI di kampung halaman, di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten.
Saat itu ABRI membantu tugas pemerintah daerah dengan melakukan pembangunan/perbaikan fasilitas publik, seperti jalan lingkungan, drainase, tempat pemakaman umum (TPU), sekolah, sarana ibadah hingga Pos Kamling.
Salah satu salah satu wujud nyata ABRI dalam program AMD yang paling penulis ingat adalah pembukaan akses jalan. Sebab, setiap jalan yang dibuka oleh “pasukan loreng” selalu diberi penamaan Jalan AMD atau sebutan lainnya. Tak terhitung berapa akses jalan yang dibuka oleh ABRI dan itu dirasa nyata manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu jalan dengan penamaan AMD adalah Jalan Bhakti Manunggal yang menghubungkan di samping Kantor Camat Rangkasbitung hingga Jalan By Pass Soekarno Hatta, Rangkasbitung.
Dengan adanya jalan tersebut dirasa mampu membuka akses warga yang terisolir dan manfaat lain di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya.
Kemudian pascareformasi, program AMD berganti nama menjadi TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Sepertinya tidak banyak perubahan pada tugas TNI dalam membantu pemerintah daerah. Program TMMD juga berfungsi untuk melakukan percepatan, peningkatan dan efisiensi pembangunan dengan titik utama adalah adanya partisipasi masyarakat atau dalam istilah lain adalah tetap menjaga ruh semangat gotong royong di tengah masyarakat. Melalui program ini, pekerjaan yang semula berat akan terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama secara swadaya.
Tahun ini, program TMMD memasuki “episode” ke-100. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, program tersebut dilaksanakan di Desa Batuhideung, Kecamatan Cimanggu.
Program yang dilaksanakan sejak 26 September dan ditargetkan selesai pada 25 Oktober 2017 ini melaksanakan dua pembangunan, yakni pembangunan fisik dan nonfisik.
Untuk pembangunan fisik, Kodim 0601/Pandeglang dibantu pemerintah daerah, masyarakat dan unsur lainnya membuka akses jalan sepanjang 3,8 kilometer dengan lebar enam meter dan pembangunan tujuh gorong-gorong. Sedangkan untuk pembangunan nonfisik, di antaranya dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, sadar hukum dan bakti sosial lainnya.
Untuk pembukaan jalan sepanjang 3,8 kilometer itu menghubungkan Batuhideung, Cangkeuteuk, Pasiripis dan Cibitung.
Pembangunan infrastruktur dan nonfisik dinilai mampu membantu pemerintah daerah dalam upaya peningkatan akselerasi pembangunan, ekonomi, pendidikan dan sektor terkait lainnya.
Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban saat menjadi inspektur upacara pembukaan TMMD ke-100 di lapangan Desa Mangkualam, Kecamatan Cimanggu, Rabu (27/09/2017) lalu menyebut, jika program TMMD dinilai sangat membantu pemerintah daerah.
Menurut Tanto, meski dengan anggaran Rp 500 juta, namun hasil pembangunan hasil TMMD sangat berkualitas jika dibandingkan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
“Saya setuju anggarannya ditambah di atas Rp 1 miliar, yang terpenting adalah adanya gotong royong masyarakat. Karena kegiatan ini juga untuk menyegarkan kembali gotong royong di tengah masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Salah satu output dari program TMMD tentu mampu membantu pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan fisik dan nonfisik. Namun tentu outcome yang dirasa dari program TMMD jauh lebih besar, seperti terjadinya peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Melihat “secuil” pengabdian TNI membantu pemerintah dalam penyediaan infrastruktur fisik dan pembangunan nonfisik tentunya sangat sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang ingin membangun negeri dari desa. Selain itu, program TMMD juga dinilai sejalan dengan semangat Nawa Cita, terutama pada poin ketiga, yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.
Tentunya dengan terus bersama rakyat, TNI akan semakin lebih kuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945. Semoga dengan program tersebut Indonesia bisa semakin lebih baik dan TNI jauh lebih kuat bersama rakyat. Selamat HUT TNI ke-72. Salam…
*) Penulis adalah wartawan tuntasmedia.com Selain menjadi wartawan, penulis juga saat ini tengah melanjutkan pendidikan pada Program Studi Pascasarjana di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta Selatan.
Oleh : Ari Supriadi
