INFRASTRUKTUR jalan menjadi salah satu urat nadi kehidupan masyarakat dalam menunjang berbagai aktivitas.
Namun, kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai dirasakan oleh warga Desa Bulagor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang yang harus berjibaku dengan lumpur ketika melewati ruas jalan Bulagor-Pagelaran.
Roni, warga Desa Bulagor
mengatakan, dari sekian banyaknya keluhan dan kritikan masyarakat tidak ada satupun tanggapan dan tindakan dari pemerintah.
“Jalan yang berstatus jalan kabupaten ini, sekarang kondisinya sudah tak bisa lagi digunakan kendaraan roda empat. Adapun pengendara yang memaksakan, akan ambles di tengah kubangan air yang penuh dengan lumpur,” ucap Roni, Minggu (25/4/2022).
Lanjut Roni, warga kerap kali mengadakan gotong royong bersama Pemerintah Desa Bulagor dengan bahan seadanya.
“Namun apa daya, usaha kami dalam membenahi jalan tersebut tidak kuat, karena kerap terkena banjir ketika musim penghujan,” katanya.
Kepala Desa Bulagor, Enting Jaenudin menerangkan, bahwa di awal periode keduanya Bupati Pandeglang, Irna Narulita sudah berupaya menggerakkan masyarakat Bulagor untuk bergotong royong memperbaiki jalan tersebut agar dapat digunakan masyarakatnya dalam rutinitas sehari-hari.
“Kami berharap, semoga ke depannya ruas jalan tersebut bisa direncanakan dan diprioritaskan dalam program Jakamantul,” singkatnya.
Sementara, Sekretaris Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI) Hata, merasa geram dengan rendahnya respons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dalam menyikapi keluhan masyarakat Kecamatan Pagelaran.
Lanjut Hata, infrastruktur jalan sebagai indikator penting dalam peningkatan ekonomi dan kesehatan, serta sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Pagelaran, sangat perlu diperhatikan.
“Dengan mayoritas penduduk Bulagor yang berprofesi sebagai petani, kondisi jalan yang rusak parah mengakibatkan rendahnya penghasilan petani. Karena diharuskan mengeluarkan cost operasional yang lebih tinggi, dan tentunya Pemerintah Kabupaten Pandeglang jelas yang harus bertanggung jawab dengan kondisi ini. Karena masyarakat sudah memberikan kewajibannya melalui pajak dan sewajarnya ketika masyarakat meminta haknya kembali,” ujar Hata.
Hata menegaskan, pihaknya akan terus mengawal tindak dan tanduk pemerintah dalam merespon segala keluhan dan keresahan masyarakat sampai bisa melihat dan mendengar persoalan masyarakat Pagelaran tuntas.
“Kami mendorong, agar pemerintah memprioritaskan dan merencanakan program Jakamantul di ruas jalan tersebut,” tutupnya.
Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Agus
