DITEKTUR Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi alih fungsi gedung training center (TC) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Serang yang dimanfaatkan menjadi hotel komersil.

Menurut Uday, TC UPI Serang dibangun Tahun 2011 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang nilainya berkisar Rp58 miliar oleh PT Hutama Karya (HK), yang mana proses pembangunannya tidak selesai tanpa sebab dan kejelasan.

Manajemen UPI setelahnya melanjutkan kembali pembangunan dengan mengeluarkan angaran setiap tahun. Sejak tahun 2011 sampai dengan 2022, hingga menelan biaya Rp70 miliar. Anehnya, kata Uday, usai gedung tersebut rampung hasilnya malah tidak digunakan untuk kepentingan proses pendidikan melainkan menjadi hotel.

 

“Pihak Rektorat UPI justru mengambil kebijakan mengomersilkan gedung tersebut. Padahal jika dihitung secara ekonomi sekalipun, jumlah dana yang bisa dikelola dari mahasiswa jauh lebih stabil dibandingkan dengan perhotelan yang bersifat fluktuatif,” terang Uday Suhada, Kamis (13/06/2024).

Apalagi lanjutnya, Kota Serang bukanlah tujuan wisata. Padahal jika bangunan itu difungsikan sebagai tempat perkuliahan bisa menampung sekitar 1.000 mahasiswa. Dengan asumsi SPP mahasiswa tiap semester senilai Rp7 juta. Artinya dengan kurun waktu setahun dana dari mahasiswa yang dapat dikelola kurang lebih Rp14 miliar. Maka dalam hitungan 10 tahun sudah bisa masuk pada masa break even point (BEP) atau balik modal.

Ironisnya juga tutur Uday, tempat perkuliahan mahasiswa UPI Serang yang ada saat ini, yakni di Kampus UPI Ciracas Kota Serang, kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan ada satu gedung dibangun sekitar dua tahun yang lalu melalui anggaran Rp50 miliar kini kondisinya sudah rusak. Banyak keretakan dan bocor. Padahal biaya kuliah mahasiswanya serupa dengan kampus UPI Bandung.

“Sungguh sebuah ironi. Gedung dimaksud sedianya dibangun untuk praktikum mahasiswa Program Studi Pariwisata. Namun kenyataannya, Program Studi Pariwisata saat ini berada di Kampus UPI Sumedang, Jawa Barat, bukan di kampus UPI Serang,” ujarnya.

Dia menjelaskan gedung TC UPI Serang adalah salah satu aset atau kekayaan negara yang pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan oleh lembaga Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN-BH sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Dalam beberapa waktu terakhir, telah terjadi perubahan signifikan dalam pemanfaatan aset itu. TC UPI Serang kini dioperasikan sebagai hotel komersil dalam pengelolaan PT MGM yang dikenal sebagai pengelola hotel kenamaan di Indonesia. Ini terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang dilakukan oleh petinggi UPI,” tuturnya.

Udah menerangkan, hal ini tidak hanya merugikan mahasiswa, universitas dan negara. Selain juga merusak integritas serta transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan. Karena tidak sesuai perencanaan awal penganggarannya.

“Kami melihat ada dugaan permufakatan jahat antara pihak Rektorat UPI dengan pihak lain. Mestinya yang dilakukan adalah permohonan izin, melalui kajian terlebih dahulu dari Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan. Namun yang dilakukan UPI adalah membuat surat yang seolah-olah gedung tersebut adalah TC bekerja sama dengan pihak ketiga,” kata Uday.

Namun ternyata, kata Uday, pengelolaan gedung itu murni dilakukan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan pihak UPI. Pengelolaan TC UPI juga diduga terjadi kejanggalan. Dimana proses pengurusan perizinan hotel dibiayai oleh pihak UPI sekitar Rp600 juta kepada pihak Pemkot Serang. Dananya diduga bersumber dari dana non budgeter. Yakni dari dana UPI yang dikelola oleh Bank BTN melalui kerjasama Program Pengembangan Operasional (PPO).

Di sisi lain, dalam perjanjian kerja sama antara UPI dengan PT MGM tentang pengelolaan TC pada Kampus UPI di Serang, secara gamblang disebutkan pada pasal 7 tentang Pembiayaan Kegiatan disebutkan, bahwa seluruh biaya yang timbul untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian itu, disediakan dan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Skenarionya, petinggi UPI mengeluarkan uang non budgeter yang diambil dari Bank BTN Cabang Utama Bandung. Dana itu kemudian diduga diserahkan melalui beberapa tangan untuk diberikan kepada pihak yang mengurusi perizinan di Pemkot Serang,” terangnya.

Dalam persoalan ini juga diduga telah terjadi kebohongan terhadap negara. Sebab semestinya jika akan melakukan usaha komersial, pihak UPI harus membuat kajian melalui Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lebih jauh dia mengungkapkan, dalam perjanjian kerja sama dengan Bank BTN, pihak UPI diduga mendapatkan dana lebih di luar pendapatan bunga sebesar 1,5 persen per tahun dari uang yang disetorkan. Namun selama ini pendapatan tersebut diduga tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan UPI.

“Atas kronologis di atas, kami yakin bahwa tindakan tersebut setidaknya telah melanggar Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,” ucapnya.

Pengawasan dan pemeriksaan oleh lembaga penegak hukum lanjut Uday Suhada, penting dilakukan, baik secara administrasi maupun pidana. Karena ada dugaan kuat asset negara itu dikuasai dan atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas.

“Jika Kejati Banten bisa menyelesaikan kasus ini, maka ini akan menjadi awal dari pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang berada di lingkungan UPI. Kami siap memberikan informasi dan bukti yang dibutuhkan,” pungkas Uday.

Redaktur: Fauzi

Reporter: Dije

Facebook Comments