SEJUMLAH aktivis di Kabupaten Pandeglang, Banten, mengecam pengadaan mobil dinas mewah untuk para pejabat daerah.
Ketua Pemantau Aset Negara Republik Indonesia (PANRI) Banten, Aang Kunaefi mengatakan, tidak masalah Pemkab Pandeglang membeli mobil dinas mewah. Namun tentu sebelum mengambil langkah itu harus melihat kondisi keuangan daerah, pelayanan dasar dan juga kesejahteraan masyarakat.
“Sah-sah saja mereka (pemerintah daerah, red) membeli pesawat sekalipun kalau pendapatan asli daerahnya sudah memadai. Namun kita harus lihat kondisi sarana dan prasarana yang belu memadai, tata kelola pemerintahan yang masih begini-gini saja, apakah pantas pejabatnya mendapat mobil dinas mewah?,” ujar Aang kepada Tuntas Media, Selasa (29/08/2017) malam.
Ia menyindir, apakah para pejabat tidak malu membeli mobil dinas mewah, sementara rakyatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan tinggal di rumah-rumah kumuh.
“Tapi hebat juga sih, Pandeglang yang masih masuk katagori daerah tertinggal tetapi mobil dinas pejabatnya mewah-mewah,” sindirnya.
Senada disampaikan, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang, Ajat Sudrajat.
Pihaknya mengecam keras kebijakan pemerintah yang membeli sejumlah mobil dinas mewah. Menurutnya, hal itu tidak terlalu penting karena masih ada urusan lain yang lebih prioritas, seperti pembangunan infrastruktur jalan.
“Mobil Patwal saja saya menilai belum ada manfaatnya bagi masyarakat luas. Ini sudah nambah lagi mobil mewah baru. Tentu saja hal itu bagian dari salah satu kebijakan mubazir dan seharusnya tidak perlu dilakukan di tengah miskinnya pembangunan infrastuktur di Pandeglang ini,” tegas Ajat.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Dendi
