BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang dituding melakukan intimidasi dan tidak paham Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999 saat melakukan panggilan terhadap FR, wartawan media online di Kota Serang. Hal itu diungkapkan Wartawan Senior Nipal Sutiana, Kamis (25/04/2024).

Menurut Nipal, mestinya Bawaslu Kota Serang meminta hak jawab terhadap media yang menerbitkan produk jurnalistiknya bukan pada wartawan yang melakukan kerja-kerja jurnalistik.

“Silahkan minta hak jawab kepada medianya. Kalau meminta wartawan untuk mengklarifikasi, itu namanya bentuk intimidasi,” kata Mantan Ketua Pokja Wartawan Pandeglang tersebut.

Informasi yang didapat, kejadian tersebut bermula saat FR memberitakan adanya “Dugaan pemerasan oleh oknum Bawaslu Kota Serang” yang tayang pada Selasa (23/04/2024) lalu.
Kemudian, pada Rabu (24/04/2024), Bawaslu menghubungi wartawan tersebut melalui seluler dan meminta informasi mengenai narasumber yang tercantum dalam pemberitaan.

Bahkan, dalam obrolan seluler tersebut, sempat ada ucapan yang diduga bernada ancaman bahwa yang ditulis merupakan pencemaran nama baik. kemudian, Bawaslu Kota Serang pun pada Rabu (24/04/2024), mengirimkan surat elektronik berupa undangan kepada wartawan agar hadir di kantor Bawaslu Kota Serang pada Kamis (25/04/2024).

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Serang Agus mengatakan, pihaknya tidak ada niatan untuk melakukan intimidasi terhadap wartawan. Namun hanya sekedar untuk menggali informasi berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada untuk kepentingan internal agar informasi tersebut menjadi terang benderang mengenai kebenarannya.

“Tidak ada niatan intimidasi terhadap wartawan. Saya hanya ingin mengetahui informasi yang jelas saja dari Narasumber dalam berita. Sebab, kan tidak dicantumkan siapa orangnya, hanya ditulis ASN saja,” ujarnya.

“Kalau untuk Oknum Bawaslu Kota Serang kan dicantumkan inisialnya E. Tapi kalau sumber lainnya tidak dicantumkan, hanya ASN saja,” tambahnya.

Menurut Agus, dirinya mengirimkan surat pemanggilan klarifikasi kepada wartawan tersebut sebagai salah satu langkah berdasarkan aturan perundang-undangan, yakni tindak lanjut Bawaslu atas informasi berita Siber.news.

Kemudian, kata Aan, klarifikasi tersebut untuk menggali kebenaran informasi atas dugaan Pelanggaran Kinerja oleh Pegawai/Pengawas Bawaslu Kota Serang berdasarkan Perbawaslu No 15 Tahun 2020 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

“Atas dasar Perbawaslu tersebut Bawaslu Kota Serang mengundang klarifikasi kepada wartawan tersebut. Saat saya telepon, wartawannya bilang minta izin atasannya dahulu. Iya, terserah mau hadir atau tidak, itu hak wartawan nya,” ungkapnya.

Agus juga menjelaskan, saat ia menelpon wartawan sempat mengingatkan untuk mengklarifikasi berita tersebut kepada para narasumber, termasuk terduga oknum Bawaslu berinisial E, agar tidak jadi pencemaran nama baik

“Waktu telpon saya hanya tanya, apakah narasumber E dan ASN nya sudah dikonfirmasi, jangan sampai malah nanti bisa dilaporkan pencemaran nama baik,” jelasnya.

Redaktur: Dendi S

Reporter: Dinar

Facebook Comments