Fraksi Partai Demokrat Tolak Pemberian Subsidi Kendaraan Listrik

0
42

ANGGOTA DPR RI, Rizki Aulia Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, pada Selasa (23/5/2023).

Rizki menyinggung kebijakan subsidi kendaraan listrik. Ia menilai, pemberian subsidi kendaraan listrik tidak tepat mengingat subsidi untuk kendaraan listrik pribadi yang merasakan manfaatnya adalah pengusaha dan masyarakat yang mampu.

“Pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontra produktif, karena seolah-olah subsidi diberikan kepada pengusaha, bukan kepada rakyat miskin yang membutuhkan,” ungkap Rizki.

Rizki menyebut, jika Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah agar dapat mengalokasikan subsidi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal.

“Infrastruktur dasar listrik dan transportasi massal berbasis listrik, perlu dibangun oleh Pemerintah untuk mendukung pergerakan masyarakat,” ucapnya.

Fraksi Partai Demokrat juga meminta kepada pemerintah, dalam penyusunan APBN 2024 untuk fokus pada pencapaian target RPJMN 2020-2024.

“Ini menjadi momentum mendukung berbagai program pemberdayaan seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan peningkatan layanan dan akses pendidikan serta kesehatan,” kata Rizki.

Rizki mengatakan, bahwa APBN harus menjadi agen perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM Manusia Indonesia melalui perbaikan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan.

“Program perlinsos dan subsidi harus lebih ditekankan agar efisien, tepat sasaran dan responsif sehingga mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem. Perbaikan basis data penerima merupakan pekerjaan besar yang perlu dilakukan pemerintah,” terangnya.

Rizki menekankan, kebijakan yang pto-growth (pro pertumbuhan), pro poor (pro kemiskinan), pro-environment (pro-lingkungan) dan pro-job (pro penciptaan lapangan kerja), harus senantiasa menjadi rujukan dan dasar pemerintah dalam menyusun setiap program yang dilaksanakan.

“FPD akan senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat, untuk keluar dari jurang kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan,” ujarnya.

Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Asep