Mengenang Sultan Ageng Tirtayasa ( Edisi 1)

2
566
Foto : tuntasmedia.com

Idola Dr. Joko Munandar

SETIAP buku ‘sejarah’ tentang Banten hampir tak pernah luput mengupas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam khazanah kepustakaan Indonesia, Pangeran Surya atau lebih dikenal dengan nama Abdulfathi Abdul Fattah itu sering dipresentasikan sebagai protagonis Babad Banten sekaligus antagonis kisah heroik melawan kesewenangan VOC bersama Tuanta Salamaka Syekh Yusuf al-Mangkassari. Itu sebabnya, negara memberi penghargaan tertinggi kepada Sultan Ageng sebagai Pahlawan Nasional. Paling tidak, itulah citra yang ingin dibangun oleh sang guru, Prof. Uka Tjandrasasmita melalui bukunya, “Sultan Ageng Tirtayasa, Musuh Besar Kumpeni Belanda” (1967). Ingatan kolektif Banten juga mengenangnya dalam kapasitas historik itu. Maka beralasan apabila masyarakat Banten kemudian mengabadikan namanya untuk beberapa lembaga formal, Untirta misalnya.

Revitalisasi tokoh sejarah seperti itu sudah tentu berangkat dari tafsir kognisi publik. Atau bisa dibilang, reperkusi subyektif yang menunjukkan betapa orang Banten tetap menjaga sense of belonging to the past, sebagai keniscayaan memberi makna baru atas peristiwa sejarah. Tetapi apabila seorang Gubernur, yang saya kenal semasa hidupnya sebagai peminat sejarah (alm Dr. Ir. Joko Mundandar), mengidolakan Sultan Ageng sebagai figur sentral dalam historiografi Banten, pertanda bahwa salah seorang pemimpin Banten telah memiliki pandangan kritis terhadap sejarah. Apalagi success story Sultan Ageng dijadikan cermin untuk perencanaan pembangunan di daerahnya, pasti didasarkan alasan bahwa Sultan Ageng tak hanya dikenang sebagai pahlawan.

Hal itu tampak jelas pada obsesinya bahwa, ″Lima belas tahun ke depan Provinsi Banten akan mencapai kemajuan seperti halnya Banten di masa pemerintahan Sultan Ageng empat abad lampau″ yang pernah dikutip Kompas pada 28 Maret 2003, maka sejarah mulai menjadi acuan untuk sebuah masa depan. Sudah tentu, ambisi positif itu memberi dasar kultural yang spesifik, bahwa pembangunan Banten ke depan akan tetap berpijak pada akar budaya Banten.

Namun dari perspektif kebijakan publik, ekstrapolasi itu harus dijelaskan secara komprehensif; setidaknya mengupayakan nilai-nilai apa yang dapat diaktualisasikan dan direformulasikan dalam kerangka manajemen pembangunan. Namun, untuk pekerjaan itu diperlukan studi sejarah kritis, agar ekstrapolasi terhindar dari segala jenis anakronisme. Memang, kita tidak menafikan bahwa masa pemerintahan Sultan Ageng boleh dibilang sebagai puncaknya The golden age of Banten. Tetapi soalnya, hampir seluruh rekonstruksi sejarah hanya mengangkat ‘apa yang tampak’ dari masa lampau. Padahal, substansinya terletak pada pertanyaan: mengapa tokoh itu muncul dan dalam situasi bagaimana ia memerankan dirinya? Menjawab kedua pertanyaan itu harus dipandang sebagai ikhtiar paling krusial dalam studi sejarah Banten.

Namun berbagai jawaban masih tersembunyi di balik sumber-sumber tekstual yang belum menarik minat banyak sejarawan. Maka di sini the silent history menjadi relevan untuk diangkat. Penting, karena berkenaan dengan kebijakan politik Sultan Ageng ‘membangun’ Banten. Substansi inilah yang hendak saya sampaikan saat Seminar Peran Alumni dalam Pembangunan Masyarakat yang diselenggarakan oleh IKA Untirta sehari menjelang HUT Provinsi Banten, dua belas tahun lalu di Kampus Untirta, Serang. Dan sekarang, saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita, mengenang karya monumental Sultan Ageng dalam konteks modernitas Banten.

Tunggu Edisi Berikutnya tentang : (Mengenang Sultan Ageng Tirtayasa Edisi 2, Berangkat Dari Krisis Politik)

 

Ditulis Oleh : Ali Fadillah

Facebook Comments