Kepala DPMPD dan Bawaslu Kompak Bantuan Tas Dana Desa Bergambar Bupati Pandeglang Tidak Politis

0
386

KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menegaskan tidak adanya larangan Dana Desa (DD) digunakan untuk kepentingan masyarakat, meskipun adanya gambar Kepala Desa dan Kepala Daerah.

“Kalau gambar Bupati dan Kepala Desa yang terpasang di program manapun yang sumbernya dari dana Pemerintah itu sah-sah saja, yang terpenting jangan disalahgunakan,” kata Doni Hermawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/07/2020).

Ia menuturkan, gambar bupati dan kepala desa itu merupakan simbol bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah. Tidak ada aturan dan larangan terkait gambar kepala daerah terpasang disalah satu program yang menggunakan program atau dana apapun dari pemerintah.

“Bantuan itu kan dari pemerintah, pemerintah kan ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Jadi tidak ada larangan, aturan juga tidak ada,” tuturnya.

Adapun terkait bantuan tas sekolah itu yang dianggap dipolitisasi, Doni menegaskan bahwa Irna Narulita saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah. Tidak adanya program tersebut mengarahkan kepada politik.

“Di tas itu kan ada tulisan Bupati Pandeglang, Irna Narulita, bukan cuma Irna saja, dan kepala desa juga sama. Terkecuali gambarnya pakai baju bebas Irna Narulita itu sudah mempolitisasi,” terangnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa saat Irna Narulita belum mendaftarkan diri ke KPU Pandeglang sebagai bakal calon Bupati Pandeglang. Pada intinya, Doni menganggap bahwa bantuan 250 tas sekolah yang diberikan kepada siswa dibeberapa sekolah di Desa Cikeruh Wetan dilakukan oleh Kepala Desa, Lukman Hakim tidak mempolitisasi DD.

“Saya sih menganggap bahwa bantuan itu tidak ada unsur mempolitisir anggaran,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Pandeglang, Fauzi Ilham menjelaskan, terkait bantuan tas sekolah yang dilakukan oleh Kepala Desa Cikeruh Wetan sudah menyampaikan kepada Panwascam untuk menelusuri bantuan tersebut.

“Jadi kita dari pihak pengawas sudah menyampaikan kepada pengawasan kecamatan agar menyelusuri apakah nanti memenuhi dugaan pelanggaran atau tidak,” kata Fauzi Ilham.

Kata Fauzi Ilham, hal tersebut tidak masuk dalam kriteria pelanggaran. Akan tetapi Bawaslu tidak ingin mendahului proses, dan masih menunggu proses yang dilakukan oleh Panwascam.

“Masalah itu iya tidak masuk kriteria, cuma kita tidak mau mendahului proses dulu sebetulnya. Dan kita juga masih menunggu tindaklanjutnya,” pungkasnya.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre

Facebook Comments