SEJUMLAH masa yang tergabung dalam Himpunan Aksi Mahasiswa dan Pemuda (Hampa) berunjuk rasa di depan Gedung Bupati Pandeglang, Kamis (5/12/2019). Dalam aksinya, mereka melontarkan adanya dugaan kongkalikong antara oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Pandeglang dengan oknum pegawai Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ).
Koordinator Lapangan (Korlap) Tb. Aujani mengatakan, setiap bulan masyarakat telah membayar PPJ kepada pemerintah melalui rekening tagihan listrik pascabayar maupun token listrik prabayar.
Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal I ayat (28) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan diatur dalam Perda Kabupaten Pandeglang Nomor: 04 Tahun 2003, PPJ diperuntukkan oleh Dishub guna penerangan jalan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
“Namun sayangnya saat ini justru banyak lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak menyala. Namun Dishub diduga selalu mengklaim bahwa pihaknya telah membayar seluruh beban biaya listrik yang telah digunakan untuk PJU tersebut, padahal yang menyala hanyalah sebagian. Sehingga kita menduga bahwa sisa anggaran pembayaran lampu PJU tersebut telah dikorupsi oleh oknum Dishub yang melakukan kongkalikong atau konspirasi dengan oknum PLN,” ujar Aujani.
Selain itu, ia juga menduga adanya kasus terkait biaya perawatan PJU yang diduga dikorupsi oleh oknum Dishub. Pasalnya, banyak PJU yang rusak namun tidak kunjung diperbaiki hingga berlarut-berlarut.
Menurut Aujani, hal tersebut menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu-lintas dan tindak kriminal seperti pembegalan, perampokan, dan pencurian.
“Kita bisa melihatnya di sepanjang Jalan Raya Tanjunglesung-Labuan, Labuan-Pandeglang, Saketi-Malingping, Pandeglang-Serang, Cibaliung-Citereup, Sobang-Ciseket, Munjul-Panimbang, Labuan-Mengger, dan masih banyak lagi yang belum terlihat. Di sana juga banyak yang rusak,” jelasnya.
Orator unjuk rasa lainnya, Agung menuntut menuntut Kepolisian dan Kejaksaan segera memeriksa dan mempenjarakan oknum Dishub dan PLN yang diduga melakukan konspirasi dan korupsi anggaran PJU.
“Kami menegaskan kepada Dishub agar segera memperbaiki PJU yang rusak, dan meminta agar biaya PJU tidak dikorupsi. Bupati jangan molohok saja karena bukan barbie, dan DPRD harus segara sidak ke lokasi,” tegas Agung.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian
