Pembebasan Lahan Tol Serang-Panimbang Ditarget Maret

0
424

PEMKAB Kabupaten Pandeglang mencatat ada sekitar 20 persen bidang tanah yang belum dibebaskan. Karena tanah tersebut merupakan tanah milik instansi.

Dari data yang dihimpun, terdapat 6 poin yang masih menjadi hambatan terkait pembangunan tol, yaitu tanah kas desa sebanyak 8 bidang, tanah wakaf 10 bidang, tanah kehutanan 57 bidang, tanah TNI 178 bidang, tanah PTPN satu bidang, tanah eks program PIR Bun 37 bidang.

Kepala BPN Pandeglang, Agus Sutrisno menjelaskan ada beberapa kendala dalam pembangunan, salah satunya kepemilikan tanah TNI sampai saat ini belum terselesaikan. Karena menurutnya, TNI belum melepaskan asetnya, tanah kehutanan, tanah wakaf, tanah kas desa, sehingga belum bisa melakukan pembayaran uang ganti rugi.

“Alhamdulilah hari ini bisa kita bahas dan Insyaallah bisa kita selesaikan dengan instansi yang berkaitan hadir di sini, dari kehutanan PTPN, sudah ada solusinya, tinggal dari TNI ini masih menunggu pelepasan dari TNI. Untuk target kita tahun ini harus sudah selesai, karena secara fisik pada bulan Juli sudah dilakukan pembangunan fisiknya, maka dari itu kami harus sudah selesaikan pembebasan tanahnya,” ujar Agus Sutrisno, Kamis (09/01/2020).

Agus mengatakan, kepemilikan tanah tersebut ada yang sudah bersertifikat, ada yang belum. Yang sudah bersertifikat itu akan menjadi dasar agar BPN bisa membayar ganti ruginya, akan tetapi yang tidak bisa menujukkan sertifikat yang menjadi permasalahanya.

“Tadi sudah dicari solusinya, bagi yang hilang kita bisa buktikan kembali,” katanya.

PPK 3 Tol Serang Panimbang, Ibrahim Hasan mengatakan, masalah yang paling utama itu adalah pengakuan lisan, sementara pihaknya menginginkan bukti tertulis bukan dari lisan meskipun sudah tinggal bersama orang tuanya lama.

Adapun untuk pembayaran ganti rugi lahan, dirinya memastikan sudah siap sedia mengganti uang ganti rugi lahan, namun harus ada pembuktian otentik agar pembayaran tersebut tepat sasaran.

“Karena di kami belum ada kontraktornya, kami target di akhir 2021 berbeda dengan serang dan lebak yang tergetnya di akhir 2020 mereka beres operasional, mudah-mudahan tahun ini juga sudah ikut selesai,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menuturkan, meskipun dalam penyelesaian adanya tanah milik instansi tersebut, dirinya optimis untuk bisa melakukan mediasi dengan pihak terkait, meskipun ada beberapa yang di luar kewenangan Pemkab Pandeglang.

“Untuk tanah TNI itu biar PUPR yang menyelesaikan sendiri, mudah-mudahan cepat selesai, karena kita juga sudah beberapa kali diundang oleh Menhan. Permasaahan ini saya lihat itu bisa diselesaikan, kami berharap di bulan Maret akhir sudah selesai semuanya, karena inimenyangkut dengan arahan Kementrian Keuangan,” pungkasnya.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here