Pemkab Pandeglang Setengah Hati Urus PKL, Pengamat Kebijakan Publik Angkat Bicara

0
238

PENGAMAT kebijakan publik, Eko Supriatno, dosen di Fakultas Hukum dan Sosial UNMA Banten, angkat bicara terkait pemindahan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di ruas palan pasar Labuan ke pasar Labuan, pada Selasa (03/08/2020) kemarin.

Menurutnya, kebijakan akan solusi yang ditawarkan pemerintahan Irna-Tanto tentang pedagang kaki lima bersifat setengah-setengah dan tidak jelas, dan menilai Irna-Tanto tidak kompeten dalam penataan PKL.

“Ya, bukan isu positif yang mendominasi, melainkan polemik yang dihasilkan kebijakan penataan pedagang kaki lima Labuan yang dinilai salah logika. Sektor informal seharusnya dilihat dan dibereskan dengan kacamata ekonomi,” kata Eko, melalui keterangan tertulis, Rabu (04/08/2020).

Kata Eko, seharusnya pedagang diberi kesempatan untuk menempati lokasi penampungan sebelum digusur dari tempat yang lama. Ia mengingatkan relokasi atau penertiban para pedagang kaki lima jika tidak disertai solusi malah akan menambah permasalahan.

Penggusuran pedagang kaki lima di Labuan menyisakan banyak Pekerjaan rumah (PR), dan kelihatannya masih banyak pedagang yang merasa diperlakukan tidak adil. Relokasi PKL ke tempat yang baru terkesan tebang pilih, minim sarana dan tempat lantai Dua Plaza dan Selter Tsunami Labuan diprediksi kurang dilirik dan sepi pembeli, dan ia menilai relokasi PKL Labuan terancam menjadi program gagal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pandeglang diharapkan segera memiliki solusi.

“Ingat! Pertumbuhan ekonomi itu 70 persen ada di pedagang kaki lima lalu bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh, bila sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli,” jelasnya.

Pedagang kaki lima yang kerap digolongkan kedalam sektor informal, sudah dibuktikan banyak penelitian sebagai penyerap tenaga kerja yang andal. Kaki lima adalah sektor yang paling tidak bergantung kepada bantuan-bantuan pemerintah, akan tetapi para PKL di Pandeglang ini selalu menerima perlakuan-perlakuan yang paling buruk dibanding sektor lain.

Ia berpendapat, bahwa penggusuran yang dilakukan akan berbuntut kontroversi dan keruwetan yang tidak kunjung usai. Kata Eko, seharusnya penggusuran tersebut mengunakan “kajian” dan harus disediakan dengan tempat yang tepat dan bermanfaat bukan asal tempat saja.

“Mereka tidak melihat konsep penataan kaki lima di Pandeglang secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan dampak kemiskinan, hingga integrasi sejumlah fasilitas penunjang lainnya di Pandeglang,” jelasnya.

Gencarnya pemerintahan Irna–Tanto untuk mengusir pedagang tidak tetap serta relokasi pedagang kaki lima sebelum ini bisa berkontribusi pada ”kemiskinan” penduduk yang selama ini juga sudah miskin. Ia menuntut kepada pemerintah agar tidak menjadikan pedagang pinggir jalan itu musuh, tetapi berilah solusi agar para PKL menjadi pedagang yang mandiri.

“Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak seharusnya memarjinalkan PKL dalam kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten. Agenda yang diperlukan adalah penataan kelembagaan dengan mengakomodasi sektor PKL dalam struktur ekonomi Pandeglang,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang hendaknya melihat pedagang kecil sebagai kalangan yang tidak memiliki akses modal. Pilihan pada ekonomi ekstralegal karena para PKL tidak mampu mengakumulasikan modal usaha lantaran tidak banyak properti legal. Jangan sampai setelah relokasi PKL, para PKL dibiarkan begitu saja. Setelah menata ruang kota, termasuk lokasi berdagang, pemerintah seharusnya memikirkan dan lebih agresif melakukan sosialisasi subsidi usaha maupun insentif modal bagi pedagang kecil. Pemerintah baik melalui instansi pemerintah maupun BUMN, bisa juga dengan mendorong pengusaha-pengusaha untuk gotong-royong bersama-sama menolong dan membela nasib pedagang seperti PKL.

Dalam penataan PKL pengambilan kebijakan hendaknya Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan kajian dari sosial ekonomi dan sosial masyarakat setempat, jangan hanya sibuk menggusur, menertibkan dan merelokasi ke tempat yang malah membuat para PKL merugi, namun benar-benar ditata dan ditempatkan di lokasi yang nyaman, menguntungkan dan tidak menganggu lalu lintas.

“Kalau hal itu benar-benar terjadi, maka pedagang kaki lima tidak lagi menjadi pengganggu, namun malah bisa menjadi objek wisata pasar rakyat khas Labuan. Bisa dibayangkan bila hal itu terwujud. Barangkali, pemerintah tidak mungkin tak punya cukup dana untuk merelokasikan para pedagang kaki lima ke tempat strategis dan melakukan pembinaan kalau memang benar-benar ingin membantu nasib PKL, dan menata Labuan menjadi semakin lebih baik dan tidak dikungkung kemacetan,” tuturnya.

Persoalan PKL merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari Pemerintah Daerah, para PKL, dan masyarakat sekitar. Koordinasi tersebut harus diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan-persoalan PKL serta bagaimana penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan PKL bisa menunjang perekonomian masyarakat di Labuan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang sangat kurang dalam hal mengakomodir kepentingan para PKL, misalnya tidak dimasukkannya sektor informal dalam perencanaan tata ruang kota, tidak adanya peraturan daerah tentang penataan PKL, serta tidak adanya anggaran daerah untuk mendukung aktivitas PKL termasuk untuk program kemitraan dan penataan para PKL. Dalam perencanaan tata ruang kota, Pemerintah Kabupaten Pandeglang hanya mengakomodir kepentingan sektor formal termasuk didalamnya perdagangan di sektor formal.

Ia menilai, ketiadaan peraturan yang melegalkan aktivitas para PKL di ruang publik menyebabkan para PKL kadang-kadang menjadi objek pemerasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga para PKL harus mengeluarkan biaya lebih besar dari yang seharusnya apabila ada peraturan daerah yang melegalkan aktivitas PKL. Selain itu dengan kondisi yang ada, para PKL kurang nyaman dalam menjalankan usaha berdagangnya.

Bagaimanapun juga PKL adalah juga warganegara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan hukum akan membuat sektor informal sehat dan memberikan kontribusi lebih besar.

“Banyaknya PKL yang ada di sepanjang jalan Sudirman Pasar Labuan tidak didukung dengan sarana fisik dagangan yang mewadahi. Beberapa masalah dalam sarana fisik dagangan antara lain beranekaragamnya sarana fisik dagangan PKL, bahan sarana fisik dagangan PKL yang sederhana, serta bentuk, ukuran dan warna sarana fisik dagangan PKL yang tidak seragam,” jelasnya.

Ia menuturkan, hal ihwal nasib pedagang kaki lima sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah, karena pedagang merupakan urat nadi sebagian masyarakat yang menggantungkan hidup mencari nafkah lewat berjualan secara pedagang kaki lima. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian untuk meningkatkan dan memberdayakan padagang kaki lima agar lebih baik, baik secara profesional, tempat maupun cara-cara yang lebih bagus untuk berdagang. Hal tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif untuk dilakukan pembinaan dan penataan kepada para pedagang kaki lima dan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 41 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Ia berharap, semoga Pemerintah Kabupaten Pandeglang benar-benar memperhatikan nasib para pedagang kaki lima Labuan, karena warga yang menggantungkan hidup dengan mencari nafkah menjadi pedagang kaki lima amat banyak, dan mereka harus dibela dan mendapatkan hak-haknya.

Dengan cara itu, Labuan akan berubah menjadi kota nyaman dan ramah tanpa berekses biaya hidup terlalu tinggi yang membebani sebagian besar warganya. Pedagang kecil tidak perlu lenyap karena masih dibutuhkan sebagian besar warga yang ingin mendapat barang dan jasa terjangkau.

“Mereka hanya perlu ditata dan dijadikan wirausaha skala kecil. Labuan pun tidak perlu dijadikan layaknya kawasan khusus yang tertata dan terlihat indah, namun tak ramah bagi kantong wong cilik karena harga-harga yang selangit. Pemerintah kabupaten Pandeglang bisa mulai dengan menata sekaligus memfasilitasi usaha PKL dan asongan,” pungkasnya.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here