PIMPINAN DPRD Pandeglang yang terdiri dari Ketua Tb Udi Juhdi, Wakil Ketua II, Tb Asep Rafiudin, dan Wakil Ketua III, Fuhaira Amin melakukan monitoring ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Pandeglang, Senin (23/03/2020).
Monitoring dilakukan untuk mengecek kesiapan dua instansi ini dalam kesiapsiagaan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Di Kantor BPBD, Tb Udi dan dua koleganya diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD Surya Darmawan. Banyak hal yang ditanyakan oleh ketiganya mulai dari kesiapan pendanaan, SDM, dan logistik yang dipersiapkan mencegah Covid-19.
“BPBD memegang kendali dalam pencegahan Covid-19 di level daerah. Makanya kami mengecek kesiapan mereka. Apa saja yang masih kurang atau menjadi kendala, kami inventarisir untuk dicarikan solusinya,” kata Udi.
Kepala Pelaksana BPBD Pandeglang, Surya Darmawan mengatakan, BPBD Pandeglang tidak memberlakukan kerja di rumah seperti instansi lainnya. BPBD Pandeglang juga dalam penangan Covid-19 tidak memiliki anggaran khusus untuk penanganan, terkecuali dana tak terduga (TT) sebesar Rp 45 juta yang akan diberikan oleh Pemkab Pandeglang. Adapun untuk alat pelindung diri (ADP) seperti masker, hand sanitizer, dan disinfektan itu menunggu dari Dinkes.
“Pegawai kami ngantor seperti biasa dan ada piket di luar jam kerja. Ini sebagai bentuk kesiapan kami selama kasus (penyebaran Covid-19, red) terjadi,” kata Surya.
Di Kantor Dinkes Pandeglang, Ketua DPRD dan kedua wakilnya mengecek kesiapan Dinkes mencegah Covid-19 dengan berdialog dengan Sekretaris Dinkes Eniyati.
Dalam dialog tersebut Wakil Ketua DPRD menekankan agar Dinkes melengkapi kebutuhan penanganan virus seperti APD dan penunjang lainnya sesuai standar yang ditentukan.
“Dinkes juga masih kesulitan mendapatkan APD dan sarana penunjang lainnya. Uangnya sudah ada dari dana TT namun barangnya sulit didapat. Kita akan bantu upayakan,” kata Wakil Ketua DPRD Tb Asep Rafiudin.
Sekretaris Dinkes Pandelang Eniyati membenarkan jika APD masih jadi kendala Dinkes untuk melengkapi kebutuhan penanganan Covid-19 tersebut. Ia mengatakan bahwa Dinkes hanya memiliki 15 ADP yang didapat dari bantuan Pemprov Banten.
“Barangnya ada di Dinkes dan akan digunakan dalam penanganan kasus. Bagusnya seluruh Puskesmas punya APD namun memang barangnya sulit,” kata Eniyati.
Dalam penanganan Covid-19, Dinkes mengelola anggaran TT Rp 800 juta yang dialokasikan oleh Pemkab Pandeglang. Eniyati menuturkan, bahwa dana tersebut untuk oprasional Tim Gugus Tugas, dan pengadaan APD yang akan didistribusikan ke PKM se-Pandeglang.
“Dana ini untuk operasional Tim Gugus Tugas dan pengadaan disinfektan, masker, sanitizer, dan sarana lainnya. Kami yang mengadakan dan barang akan didistribusikan ke PKM se Pandeglang,” pungkasnya.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian
