Tolak Bank Keliling, Masyarakat Datangi Komisi II DPRD Pandeglang

0
63

POLEMIK maraknya pinjaman berkedok Koperasi yang berkeliaran di Kabupaten Pandeglang, ternyata hampir semua Koperasi tersebut tidak mengantongi Izin.

Untuk itu, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Masyarakat Pandeglang (Formasi Pandeglang) mendatangi Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, masyarakat merasa resah dengan masih maraknya praktik Bank Keliling tersebut.

“Kami merasa gerah terhadap Bank Keliling, dan hari ini kami mendatangi DPRD Pandeglang masalah Bank Keliling yang masih berjalan seperti biasa. Namun sekarang mereka berganti kendaraan dari motor gede, sekarang menggunakan motor matic dan kebanyakan perempuan serta ada koordinatornya dimasing-masing daerah,” kata salah seorang perwakilan masyarakat, Muhamad Roji, Rabu (26/6/2024).

Muhamad Roji berharap, jika DPRD dan Kepolisian agar segera bertindak dengan membuat atau menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang praktik Bank Ilegal (Rentenir).

“Untuk itu kami meminta kepada DPRD dan pihak terkait terutama Kepolisian, untuk segera bertindak kepada Bank Keliling ini karena sudah banyak masyarakat yang menjadi korban. Mulai dari masyarakat yang kabur, sampai dengan melakukan bunuh diri. Dan ini sudah urgent, jangan sampai masyarakat yang turun tangan. Kemudian, kami juga meminta Surat Keputusan Bersama dari DPRD Pandeglang,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Pandeglang, Dindin Herdiansyah mengatakan, bahwa pihaknya akan membantu masyarakat agar terbebas dari praktik Bank Keliling.

“Kami dari Pemerintah Daerah, akan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh DPRD Pandeglang. Ini menjadi komitmen dan konsen bersama, bagaimana masyarakat kita bisa terbebas dari jeratan Bank Keliling yang katanya membantu masyarakat akan tetapi merusak ekonomi masyarakat,” tegasnya.

“Permintaan dari masyarakat, akan kami respon sedemikian rupa. Terkait dengan Perda, itu akan menjadi komitmen DPRD Pandeglang dan untuk SKB itu akan dikaji lebih mendalam oleh bagian hukum Pemda Pandeglang. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi, untuk merespon apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat,” sambung Dindin.

Dindin menerangkan, jika pihaknya telah melakukan penertiban terhadap koperasi yang berjalan tidak sesuai dengan aturan.

“Langkah-langkah yang sudah dinas kami lakukan adalah, bagaimana kami menertibkan koperasi-koperasi agar kembali berkoridor menjadi koperasi yang baik. Akan tetapi jika sudah keluar dari koridor berkoperasi, maka sanksi terakhirnya adalah pembubaran koperasi tersebut,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Pandeglang, Dadi Rajadi menegaskan, bahwa pihaknya akan mempelajari terkait usulan masyarakat tentang Perda dan akan menjadi usulan Komisi II kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Usulan dari masyarakat kepada kami adalah meminta Perda pelarangan Bank Keliling, dan kita akan coba pelajari itu. Setelah itu akan menjadi usulan DPRD Komisi II dan akan kita sampaikan kepada Bapemperda, serta akan masuk pada rencana Bapemperda di Tahun 2025,” singkatnya.

Redaktur : Fauzi

Facebook Comments