Viral, Diduga Oknum Kades “Dungu” di Pandeglang Giring Penerima Bantuan Sosial Dukung Petahana

1
1695

DUA video berisi acara penyaluran bantuan sosial (bansos), yakni Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di dua desa di Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandelang, ramai di media sosial. Pasalnya, dalam video berdurasi 19 detik dan 20 detik terdapat puluhan warga yang didominasi kaum ibu penerima bantuan sosial yang diduga diarahkan oleh oknum kades dan ASN menyampaikan dukungan politis terhadap petahana.

“Desa Mandalasari, Kecamatan Kaduhejo mengucapkan terima kasih kepada ibu Bupati Pandeglang, salam dua jari. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan,” demikian isi video berdurasi 19 detik yang diduga dilakukan di kantor pemerintahan tersebut.

Lihat video pertama yang sempat viral :
https://youtu.be/fsIxhnahl3U

Kemudian video kedua yang berdurasi 20 detik yang diduga diarahkan oleh oknum Kades Palurahan juga menyampaikan hal serupa, yakni dukungan terhadap petahana.

“Kami masyarakat Desa Palurahan penerima sembako siap mendukung Ibu Irna dua periode. Lanjutkan, lanjutkan,” ucap puluhan warga yang dipandu pria berkemeja putih.

Lihat juga video kedua yang sempat viral:
https://youtu.be/lcjMzEq6564

Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) proaktif menindaklanjuti temuan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar melahirkan efek jera pagi siapapun kades dan ASN yang melakukan melakukan tindakan politis.

“Inilah ulah salah satu oknum kepala desa (Kades) yang berlebihan yang memalukan sekaligus memuakkan. Namanya Didi, Kades Palurahan Kecamatan Kaduhejo. Ia dengan gagahnya memvideo dan membimbing ibu-ibu warga setempat penerima sembako yang lugu untuk memberikan dukungan kepada Irna Narulita menjadi bupati kembali. Jika ingin cari muka bukan begitu caranya,” kata Uday, Kamis (05/03/2020).

Dikatakan Uday, begitu pula video yang diunggah di akun Facebook yang menggambarkan betapa ibu Sehati di Desa Dahu, Kecamatan Cikedal, yang digiring oleh beberapa oknum ASN berseragam, agar mengucapkan terima kasih kepada Irna Narulita atas bantuan PKH.

“Ingat, program sembako adalah program pemerintah pusat, bukan program Bupati Irna Narulita Dimyati. Program APBN ini namanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nilai masing-masing penerima manfaatnya sebesar Rp 150.000 dalam bentuk barang (beras, telur dan lain-lain),” katanya.

Demikian pula Program Keluarga Harapan (PKH), itu jelas program pemerintah pusat. Akan tetapi, dikatakan Uday, para oknum ASN yang membuat video itu benar-benar menunjukkan kedunguannya.

“Mereka membuat skenario, membodohi rakyat dan mengklaim bahwa PKH seolah-olah adalah program dari Irna Narulita Dimyati yang miskin prestasi selama empat tahun terakhir itu,” ucapnya.

Menurut Uday, video-video semacam ini merupakan bentuk kedunguan oknum Kades dan ASN yang sudah masuk ke ranah pidana. Karena, sudah diatur pada Pasal 70 UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Pasal 66 Ayat 2 Huruf c Tentang Pilkada.

“Diperkuat oleh UU nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan UU nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilu. Para Kades yang terlibat dalam politik praktis itu masuk dalam pelanggaran pidana,” katanya.

Bupati Pandeglang, Irna Natulita menyebut hal terebut merupakan rasa gembira masyarakat dan kepala desa, serta berterima kasih kepada Pemkab Pandeglang yang telah mengelola program dari Pemprov Banten. Ia mengingatkan kepada ASN bisa menjaga netralitas dalam pilkada serta hal tersebut tidak terulang.

“Tadi semangatnya sampai keluar dua jari, nomornya juga belum keluar. Kita anggap itu tidak berlebihan tetapi memang konteksnya tidak untuk kampanye. Kami berharap tetap bahwa mereka mengawal program itu agar tetap sasaran dan tepat kualitas serta tepat jumlah, tetapi tertib administrasi dan sebagainya,” singkat Irna, saat ditemui di salah acara di pondok pesantren.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap video tersebut, apakah terdapat pelanggaran atau tidak terkait dengan netralitas ASN.

“Kami memang menerima kiriman video tersebut, kami langsung ke Panwas Kaduhejo, kami memang melakukan penelusuran kebenaran video tersebut, kami menganggap video tersebut merupakan informasi awal,” kata Ade Mulyadi, saat ditemu di Gedung Bawaslu Pandeglang.

Sementara itu, Kepala Desa Mandalasari, Yudi mengatakan, saat dihubungi memalui telepon seluler mengatakan, pihaknya membuat video tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasih, bukan untuk kampanye.

“Itu mah hanya ucapan terima kasih, karena di desa kami masih membutuhkan. Adapun semacam PKH, BPJS itu juga sama kami hanya mengucapkan terima kasih, tidak ada unsur kampanye dua periode,” pungkasnya.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here