Dampak Corona, Begini Kondisi APBD Perubahan 2020 Kabupaten Pandeglang

0
751

PEMKAB Pandeglang bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2020. Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang tentang hasil pembahasan Rancangan KUPA dan Rancangan PPASP TA 2020, diketahui jumlah pendapatan daerah sebelum perubahan Rp 2,64 triliun dan setelah perubahan berkurang Rp 191,8 miliar atau menjadi Rp 2,45 triliun. Kemudian untuk pos belanja daerah pada sebelum perubahan Rp 2,79 triliun dan setelah perubahan Rp 2,58 triliun atau berkurang 207,2 miliar.

Dengan adanya defisit antara pos pendapatan dan belanja, maka pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan (penerimaan pembiayaan) sebesar Rp 129,3 miliar. Jumlah tersebut berkurang Rp 15,3 miliar jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan pada sebelum perubahan yang mencapai Rp 144,6 miliar.

“Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap RKUPA dan RPPASP, maka kami memberikan catatan bahwa hasil pembahasan RKUPA dan RPPASP TA 2020 agar dapat dijadikan dasar untuk penyusunan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pandeglang 2020, sesuai Permendagri Nomor: 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor: 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD TA 2020,” ujar anggota Banggar, Dodi Setiawan, saat menyampaikan laporan Banggar dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pandeglang, Jumat (14/08/2020).

Kata dia, setelah mengamati dan mempelajari secara menyeluruh perubahan asumsi-asumsi pendapatan dan belanja pada APBD TA 2020, seluruh indikator penerimaan daerah mengalami penurunan dan sangat dimaklumi sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Meski di tengah pandemi Covid-19, target PAD agar tidak terlalu jatuh. Maka Pemkab Pandeglang disarankan melakukan optimalisasi sektor PAD, baik dari sektor pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

“Oleh karena itu kinerja OPD yang memberikan dampak terhadap peningkatan PAD harus didukung dengan anggaran yang cukup dan kinerjanya dipacu agar lebih optimal,” tukasnya.

Postur APBD Perubahan Belum Berpihak Kepada Masyarakat

Sementara, dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum dan Sosial UNMA Banten, Eko Supriatno mengungkapkan, struktur APBD Perubahan TA 2020 Kabupaten Pandeglang sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat. Dari awal dirinya memprediksi bahwa APBD Perubahan 2020 dipastikan menurun. Hal itu diakibatkan adanya pemangkasan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 102 miliar dan ganti rugi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai Rp 68 miliar.

Selain itu Eko juga menyoroti soal menurunnya pos pendapatan daerah dari PAD, seperti retribusi daerah yang berkurang Rp 452,2 juta atau 1,88 persen dari sebelum perubahan Rp 24 miliar menjadi Rp 23,6 miliar setelah perubahan. Kemudian pos pajak daerah dari sebelum perubahan Rp 50,9 miliar, dalam APBD Perubahan turun sebesar Rp 14,5 miliar atau 28,55 persen menjadi Rp 36,4 miliar.

“Sebenarnya bagi publik momentum perubahan APBD 2020 adalah pembuktian bagi cita-cita kampanye Irna-Tanto yang kini sudah menjalani pemerintahan di akhir masa jabatannya di Kabupaten Pandeglang. Tapi hasilnya su’ul khotimah dalam hal Perubahan APBD 2020?,” ujar Eko, melalui keterangan tertulis yang diterima Tangsel Pos, Senin (17/08/2020) sore.

Dari awal dirinya berpandangan bahwa struktur APBD Pandeglang harus berpihak kepada masyarakat. Karena harus berimbang antara belanja langsung dan belanja tidak langsung, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Eko menerangkan, publik memahami banyaknya kendala teknis yang dihadapi eksekutif dalam proses belanja daerah. Namun eksekutif tetap didorong agar bisa memaksimalkan realisasi belanja daerah, sehingga semua program pembangunan yang telah direncanakan bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

“Kiranya dalam melakukan Perubahan APBD harus terus memperhatikan asas, fungsi serta prinsip dan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi, keuangan daerah harus terus dikelola secara tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan berkeadilan serta taat asas guna pemerataan dan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Pentingnya dalam peningkatan pendapatan daerah, meningkatkan penyerapan anggaran, memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan APBD, melakukan evaluasi terhadap OPD di lingkungan Pemkab Pandeglang,” pungkasnya.

Redaktur : D Sudrajat
Reporter : Ari

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here