DPRD Pandeglang Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 Dengan Beberapa Catatan

0
375
WAKIL Ketua DPRD Pandeglang, Erin Fabiana menandatangani Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (04/07/2019) siang. (ANDRE SOPIAN/TUNTAS MEDIA)

DPRD Kabupaten Pandeglang menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 yang disampaikan oleh Bupati Irna Narulita dengan beberapa catatan. Catatan itu mulai dari, komitmen ASN dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan yang merupakan amanah rakyat, pengelolaan anggaran desa, penyelesaikan temuan BPK RI hingga rendahnya penyerapan anggaran yang diakibatkan seringnya mutasi pegawai.

“Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang melalui pendapat akhir fraksi pada prinsipnya menerima atau menyetujui terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, dengan beberapa catatan dan saran,” kata anggota Badan Anggaran, Mukhlas Halim saat menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat paripurna persetujuan bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (04/07/2019) siang.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar memberikan tiga catatan, yakni soal pembangunan yang harus sesuai skala prioritas, memaksimalkan penggunaan anggaran, dan pembangunan yang harus terarah dan terukur sesuai dengan visi misi.

Kemudian Fraksi Gerindra setelah mempelajari dan menelaah materi serta subtansi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 beserta seluruh lampirannya, menerima raperda tersebut untuk disahkan menjadi perda.

Selanjutnya Fraksi Demokrat menyampaikan tujuh catatan terhadap Raperda tentang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018. Dari ketujuh catatn itu, di antaranya soal belum tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) 2018 sekitar 95,79 persen, pemerintah daerah juga harus melakukan monitoring, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah sebelum pemeriksaan dilakukan oleh BPK RI, peningkatan pengelolaan aset hingga percepatan pembangunan infrastruktur.

Kemudian Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapat akhirnya menyampaikan enam catatan, di antaranya optimalisasi dalam menggali potensi sumberdaya untuk meningkatkan PAD, pembangunan yang berbasis aspirasi, dan otimalisasi bantuan keuangan kepada desa.
Beberapa fraksi lainnya, seperti Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi NasDem, dan Fraksi Bintang Hanura secara umum menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 untuk disahkan menjadi perda.

”Dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrohiim, DPRD Kabupaten Pandeglang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan catatan rekomendasi DPRD Pandeglang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah tersebut dan kepada Bupati Pandeglang untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Mukhlas mengakhiri laporannya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, sangat mengapresiasi atas kerja legislatif dan OPD, terkait pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 ini. “Hasil dari persetujuaan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan rancangan perbup dan selanjutnya dokumen akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk dievaluasi,” ujar Tanto.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian