PDAM Pandeglang Sabet Penghargaan dari KI Banten

0
270

KOMISI Informasi (KI) Banten memberikan penghargaan kepada PDAM Titra Berkah Kabupaten Pandeglang sebagai BUMD paling transparan. Pemberian penghargaan ini dilakukan dalam acara pemeringkatan badan publik di Pemprov Banten, kabupaten/kota dan BUMD, dalam bidang transparansi di Pendopo Gubernur, KP3B, belum lama ini.

Kepala Bidang Pelayanan Pelanggan PDAM Pandeglang Euis Yuningsih mewakili Direktur PDAM Pandeglang, Ujang Sumawinata, dalam penilaian tersebut memang baru soal sarana prasarana dalam mendukung transparansi. Kata Euis penilaian juga dititik beratkan pada keaktifan PDAM dalam berbagi informasi dengan Komisi Informasi.

“Kami bersyukur atas raihan penghargaan dari KI Banten. Ini merupakan buah dari upaya serius PDAM Pandeglang selama ini untuk menempatkan diri sebagai BUMD yang transparan,” kata Euis.

Menurutnya, ke depan penilaian akan dilakuan lebih substantif lagi yakni isi dari informasi dan sejauhmana pro aktifnya kami menyikpai informasi tersebut. Namun demimian, dengan penghargaan tersebut kata Euis diharapkan jadi pemicu lembaganya sebagai pelayan masyarakat untuk lebih memperhatikan informasi yang didapat dan informasi yang diterima dari masyarakat.

“Sehingga ke depannya PDAM bisa lebih lebih cepet tanggap dalam pelayanan baik yang datang dari informasi masyarakat atau yang sudah kita tau dan itu semua kita share ke publik,” jelasnya.

Direktur PDAM Pandeglang Ujang Sumawinata secara khusus berharap, penghargaan dari KI dapat menjadikan PDAM Pandeglang terdepan sebagai BUMD yang bisa dibanggakan oleh semua pihak khususnya pelanggan.

“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Pandeglang yang terus mendorong PDAM menjadi BUMD yang sehat dan transparan,” kata Ujang.

Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Banten, Ade Jahran mengatakan, dalam proses penilaian pemeringkatan pihaknya menemukan beberapa kendala badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik diantaranya kapasitas personel Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing OPD, dan perhatian terhadap personel.

“Namun dari persoalan tersebut yang terpenting adalah komitemen kepala daerah. Kami berharap ke depan pada personel PPID ada bimbingan teknis,” katanya.

Redaktur : Dendi
Reporter : Agus