DINAS Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang melakukan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya dalam penyaluran BPNT selama dua bulan terakhir banyak ditemukan kegaduhan di tengah masyarakat, terutama soal jumlah, kualitas, dan harga.
“Dalam dua bulan penyaluran, sudah ada masukan dari intel Kodim/ Polres terutama soal kualitas, jumlah, dan harga komoditas yang tidak sesuai aturan. Karena ini (program BPNT, red) uang negara, maka Kejaksaan wajib mengawalnya,” ungkap Yanto perwakilan Kejari Pandeglang, saat menyampaikan sambutan dalam acara
rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran program BPNT di Aula Dinsos Pandeglang, Jumat (26/02/2021) sore.
Yanto meminta, suplier untuk menjaga komitmen, apalagi sebelumnya sudah ditandatangani pakta integritas.
“Mari kita jaga komitmen. BPNT ini seksi, jika ada satu telur busuk itu ramainya se-Kabupaten Pandeglang. Itu demonya tidak berhenti, saya juga di Kejaksaan kena demo,” pungkas Yanto.
Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriah mengatakan, jangan sampai ke depan terulang kembali kejadian dua bulan lalu. Dirinya menekankan, agar suplier menjaga komitmen dalam penyaluran BPNT sesuai dengan prinsip 6T (tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat, sasaran, tepat administrasi, tepat waktu).
“Suplier yang tidak hadir akan saya tandai dan ini menjadi bahan evaluasi. Suplier harus menjaga komitmen dalam penyaluran BPNT dengan memprioritaskan hak KPM (Keluarga Peneriman Manfaat, red),” ujar Nuriah.
Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Ari
