PROSES rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pandeglang harus berjalan dengan transparan, akuntabel dan netral.
“Perekrutan PPK dan PPS harus transparan dan akuntabel serta netralitas harus dikedepankan agar proses pemilu berjalan tertib dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan,” ungkap Bupati Irna Narulita saat menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang di ruang kerjanya, Senin (29/01/2018).
Dalam kesempatan tersebut dirinya menyampaikan apresiasi, terhadap kinerja KPU yang telah menunjukan kinerjanya dengan baik.
“Persoalan PPK dan PPS Pemkab Pandeglang akan segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar persoalan pegawai di kecamatan bisa diinventarisir serta dievaluasi perihal pegawai yang layak untuk menjadi personel PPK agar persoalan yang disampaikan KPU bisa segera terselesaikan,” katanya.
Usia acara, Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmad Suja’i mengaku, dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan kepada bupati terkait tahapan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 serta persiapan proses perekrutan PPK dan PPS.
Ia menambahkan, yang menjadi pembicaraan pembahasan pada pertemuan dengan bupati tentang persiapan perekrutan PPK dan PPS. Karena dalam melaksanakan tugasnya PPK dan PPS dibantu oleh pegawai sekretariat yaitu ASN. “Oleh karena itu kami perlu koordinasi dengan bupati,” tambahnya.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Dendi
