SEJUMLAH mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pandeglang Bersatu (AMPB), menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Disdukcapil Kabupaten Pandeglang, Senin (04/05/2020).
Aksi tersebut dilakukan untuk menyikapi banyaknya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid, sehingga berpengaruh kepada terhambatnya bantuan sosial untuk masyarakat.
Kordinator aksi, Entis Sumantri mengatakan, pihaknya mendorong agar Pemkan Pandeglang mengevaluasi kinerja Disdukcapil. Karena saat ini masyarakat banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial yang diakibatkan oleh tidak terbacanya NIK.
“Kami menilai Disdukcapil tidak becus dalam melakukan tugasnya, karena ribuan NIK masyarakat tidak terbaca dan kami menilai Disdukcapil hari ini sudah mati. Kami akan segel gedung ini apabila tidak ditanggapi, kami juga melakukan aksi pembakaran KTP sebagai simbol KTP tidak berfungsi,” ujarnya, usai melakukan aksi.
Di tengah social distancing, pihaknya merasa tidak tega dengan banyaknya masyarakat tidak mampu tidak mendapatkan bantuan. Entis menduga pelayanan yang buruk tersebut akan berakibat fatal, dan menjadi catatan buruk apabila tidak segera diperbaiki karena ini merupakan pelayanan dasar.
“Kami harap dalam waktu dekat ini, seharusnya adminduk sudah selesai dibereskan, jangan sampai 49.000 ini tidak dievaluasi. Kami juga menuntut untuk segera diperbaiki, kami menilai itu dapat dipastikan KTP itu bodong,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Pandeglang, Tb Agus Muhidin mengatakan, pihaknya berjanji akan segera memperbaiki tidak validnya KTP.
“Ada beberapa kemungkinan, salah satunya adalah kesalahan petugas yang mendata di lapangan, ada yang salah pengetikan, bisa juga kesalahan format penulisan pengajuan. Tapi saat ini kita masih breakdown yang 49.000 ini apakah betul semuanya terdapat NIK yang tidak valid,” singkatnya.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian
