Reorientasi Subkultur Ekonomi, Merespons Resesi

0
34

Oleh: DR. Muhadam Labolo, M.Si

KERUMITAN terbesar bagi semua pengambil kebijakan di dunia hari-hari ini adalah membuka kran ekonomi ataukah menutup celah pandemi. Dilema itu tak hanya menekan psikologi penentu arah kebijakan di pusat, demikian pula di daerah. Pilihan bijaknya melonggarkan sembari mengencangkan. Dua hal yang tak mudah bagi siapapun yang duduk ditampuk pemerintahan, apalagi gejala ekonomi kita menunjukkan ketidakbugaran pada empat variabel utama, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan pendapatan per kapita. Angka kemiskinan menanjak 26,42 juta jiwa, pengangguran merangkak lebih dari 60 ribu jiwa, ketimpangan gini rasio memperlihatkan 20 persen menguasai sumber daya, 80 persen menikmati kerak, sementara pendapatan perkapita melambat 2,97 persen pada triwulan pertama (BPS, Maret 2020).

Data sederhana di atas bukanlah hal yang mengejutkan di tengah kekhawatiran ekonomi dunia menuju resesi global (Mulyani, 2020). Uniknya, pengalaman atas gejala resesi memperlihatkan bahwa semakin ke puncak (negara) semakin mengkhawatirkan dibanding dampak resesi di tingkal lokal. Persis perilaku menggunakan masker, semakin ke udik semakin hilang gregetnya, semakin ke kota semakin ketat dan disiplin. Pada turbulensi 1998 resesi tak mudah menghancurkan piranti ekonomi paling kreatif dan bersifat informal di lapis terbawah. Realitas itu menunjukkan kemandirian, tingginya antibodi atau bahkan apatis pada sisi yang lain. Buktinya mereka tetap eksis tanpa mesti berpose di media sosial lewat panen ketimun, kacang panjang atau bayam misalnya.

Mengatasi ancaman krisis itu menurut Ndraha (2002), orientasi budaya ekonomi kita mesti diubah ke dalam tiga prinsip utama, yakni menjual seuntung mungkin, membeli semurah mungkin, dan bagaimana mengelola sumber daya sehemat mungkin. Sebaran kekayaan kita di manapun tak boleh dijual semurah melepas Indosat atau tambang batubara yang harganya seenaknya dimanipulasi (transfer pricing). Kondisi ini menjadikan kekayaan alam bangsa tak mampu meneteskan kemakmuran bagi orang banyak sebagaimana amanat luhur konstitusi pasal 33 ayat (2) & (3), kecuali segelintir elit yang memiliki akses. Sepanjang tahun kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat setidaknya terdapat lebih dari 12 kasus korupsi di sektor tambang minyak, emas, nikel dan sebagainya (Syarief, 2019).

Prinsip berikut bahwa kendati pun terdapat kelangkaan pada sejumlah sumber daya, sedapatnya kita membeli semurah mungkin, bukan sebaliknya. Kasus kelangkaan pangan seperti beras, kedelai, garam, gula, ikan, maupun daging sapi di masa lalu cukup membuat kita sadar bahwa sumber daya belum maksimal di genjot. Ironisnya di tengah kesuburan tropis itu kita bergantung pangan di negara lain (BPS, 2018). Strategi impor tak hanya membunuh potensi domestik, juga menimbulkan jarak daya beli masyarakat, dan lagi-lagi memberi porsi besar bagi para pebisnis kelas kakap, bukan untuk petani dan nelayan.

Prinsip terakhir adalah bagaimana mengelola sumber daya sehemat mungkin. Prinsip ini penting tidak saja mengingat keberlangsungan peradaban manusia, juga masa depan generasi Indonesia. Kelangkaan sumber daya di masa depan dapat mendorong migrasi. Migrasi melahirkan kompetisi. Kompetisi berisiko memicu konflik dalam perebutan sumber daya, apalagi jika dipengaruhi perubahan iklim ekstrem (Ermaya, 2018). Inilah masalah geopolitik yang dapat melahirkan perang perebutan sumber daya hingga membutuhkan strategi pembangunan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Pola-pola aneksasi, amalgamasi, bahkan reklamasi adalah indikasi yang dilakukan oleh sejumlah negara untuk mengokupasi secara perlahan seperti kasus laut Cina Selatan.

Di tingkat mikro-lokal, pilihan dilematis atas dampak resesi itu patut diantisipasi lewat strategi kebijakan yang lebih prioritas dan fokus dibanding menyebar benih pada banyak sektor yang tak prospektif. Guna menjembatani produk lokal kita dapat memanfaatkan infrastruktur yang tersedia. Agar efisien kita harus berani melakukan restrukturisasi seraya memastikan keberpihakan pada piranti ekonomi terbawah (UKM). Untuk semua upaya keras tadi tentu saja kita membutuhkan kepemimpinan pemerintahan yang tidak semata-mata kuat dan cerdas, tapi mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan lewat kreativitas dan inovasi di luar kebiasaan sehari-hari.

*) Penulis adalah Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penulis juga aktif menulis dalam blog pribadinya dan menerbitkan sejumlah buku

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here